SAMARINDA - Kasubdit Data Informasi Kewilayahan Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Yudianto mengatakan, pemerintah pusat melalui Bappenas akan mengoptimalkan pendanaan kegiatan program pembangunan daerah agar sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional.
Kalau ada usulan program pembangunan daerah, yang tidak mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, maka program yang diusulkan daerah tersebut diharapkan hanya bisa didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
"Program pembangunan daerah yang diusulkan harus betul-betul menunjang program prioritas pembangunan nasional. Silahkan menyampaikan usulan ke pemerintah pusat bisa melalui cantolan program prioritas nasional maupun lewat kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," kata Yudianto, usai
acara pembukaan Forum SKPD Provinsi Kaltim dalam rangka penyusunan RKPD 2017 di ruang Rapat Renstra Bappeda Kaltim, Selasa (29/3).
Diakui, masih banyak usulan program pembangunan daerah yang pendanaannya tidak semuanya terpenuhi dalam program prioritas pembangunan nasional, karena masih kurangnya aspek perencanaan yang terintegrasi dengan program pusat, sehingga banyak kebutuhan yang tidak masuk dalam pendanaan pemerintah pusat.
"Selain masih kurangnya perencanaan dan belum terintegrasi dengan program prioritas pembangunan nasional, juga data pendukung program yang diusulkan daerah masih kurang optimal, sehingga daerah yang bersangkutan kalah bersaing dengan daerah lain yang memang sudah memenuhi semua persyarakatan," kata Yudianto.
Misalnya, pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur. Daerah lain mungkin sudah memiliki masterplan dan bisnisplan yang jelas. Mereka juga sudah bisa menggambarkan secara serinci mungkin.
 "Sehingga kalau Kaltim tidak mempunyai data pendukung seperti itu, bisa saja pembangunan Kawasan Maloy akan mengalami hambatan, tetapi kalau semua data pendukungnya lengkap tentu kementerian yang bersangkutan akan cepat merespon," kata Yudianto. (mar/sul/es/hmsprov).
04 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2017 Jam 22:08:13
Pembangunan
21 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Oktober 2017 Jam 08:14:57
Pembangunan
22 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
31 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
14 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
02 Februari 2015 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
17 November 2015 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
18 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan