Dana Bagi Hasil Perlu Dievaluasi, Pusat Harus Perhatikan Anggaran Kaltim

04 April 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 1406 kali

Catatan Dari Musrenbang RKPD Kaltim 2015 oleh Dr Ir Hetifah, MPP

MUSRENBANG merupakan proses perencanaan untuk menjabarkan visi misi dan program hingga menjadi kesepakatan bersama. Dimana kemudian, hasil dari kesepakatan menjadi arahan operasional ketika penyusunan anggaran. Itu sebabnya, sebagai seorang wakil rakyat, saya selalu meluangkan waktu untuk menghadiri serta menyimak pelaksanaan Musrenbang. Agar ketika memperjuangkan di pusat selayaknya searah dengan visi misi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Ketika mengikuti proses Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2015, entah mengapa muncul rasa optimis dan bangga dengan pembangunan Kaltim. Karena kedepannya arah pembangunan diselenggarakan dengan kultur lebih sinergis serta bersifat partisipatif. Selain itu, pembangunan menjadi lebih berwawasan lingkungan sehingga tentu pada akhirnya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.

Hasil dari Musrenbang menyepakati tak boleh ada satu pun program pemerintah yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu masalah-masalah kronis seperti banjir Samarinda, ketidakcukupan energi, kerusakan jalan hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, maupun problema sengketa lahan memerlukan terobosan dan solusi cepat dan terpadu.

Seluruh pemangku kepentingan pun perlu menyoroti sektor pertanian dan perikanan agar diberikan porsi anggaran lebih. Tak hanya itu, hal ini menyadarkan saya akan pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang perlindungan petani dan nelayan. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, tetap menjadi prioritas, khususnya di desa-desa, serta daerah terpencil di perbatasan. Pembangunan tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Hak-hak mobilitas masyarakat, termasuk mereka yang menggunakan sungai sebagai media transportasi perlu segera dipenuhi. Misalnya pembangunan jembatan-jembatan baru, dermaga sungai hingga sarana angkutan air yang perlu segera dibenahi. Tentu dengan perbaikan tersebut, masyarakat pedalaman dapat bepergian secara aman, nyaman, dengan biaya terjangkau.

Data yang dikemukakan dalam Musrenbang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan daerah di Kaltim cukup baik, namun dari sisi distribusi pendapatan antara golongan masyarakat cenderung meningkat. Dengan demikian, perlu ada catatan penting, yakni hasil-hasil pembangunan di Kaltim harus dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dan dengan posisi Kaltim sebagai lumbung energi nasional semestinya masyarakat Bumi Etam dapat sejahtera dengan kebutuhan energi yang tercukupi. Sehingga saya berfikir, anggota DPR sebagai pemangku kepentingan harus ikut mengatasi masalah dan tantangan tersebut bersama stakeholder lain secara bertahap namun pasti.

Namun dapat dilihat untuk mewujudkan itu beberapa tantangan dalam proses APBN turut memengaruhi kemampuan Kaltim ketika melaksanakan pembangunan. Dengan besarnya defisit APBN serta membengkaknya subsidi energi yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan tentu mengakibatkan ruang untuk menyalurkan APBN ke daerah tidak tercukupi.

Apalagi kualitas belanja APBN sering tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Terutama anggaran infrastruktur hingga saat ini tidak memadai serta tak tepat sasaran. Ditambah dengan daya serap yang rendah, dipastikan banyak proyek APBN tidak terlaksana secara baik di daerah.

Dana transfer daerah baik berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) belum signifikan membantu Kaltim memenuhi kebutuhan daerahnya untuk mendorong terjadinya ekspansi pembangunan di level daerah. Bobot kriteria DBH maupun DAU sudah selayaknya dievaluasi sehingga perhatian pusat terhadap Kaltim dalam bentuk transfer anggaran dapat signifikan.

Insya Allah semua catatan di atas menjadi bahan berharga saya untuk disuarakan dalam bentuk perjuangan ketika saya kembali bertugas di Senayan walau masa bakti hanya tersisa hingga Oktober 2014 mendatang datang. (*/sul/hmsprov)