Catatan Dari Musrenbang RKPD Kaltim 2015 oleh Dr Ir Hetifah, MPP
MUSRENBANG merupakan proses perencanaan untuk menjabarkan visi misi dan program hingga menjadi kesepakatan bersama. Dimana kemudian, hasil dari kesepakatan menjadi arahan operasional ketika penyusunan anggaran. Itu sebabnya, sebagai seorang wakil rakyat, saya selalu meluangkan waktu untuk menghadiri serta menyimak pelaksanaan Musrenbang. Agar ketika memperjuangkan di pusat selayaknya searah dengan visi misi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ketika mengikuti proses Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2015, entah mengapa muncul rasa optimis dan bangga dengan pembangunan Kaltim. Karena kedepannya arah pembangunan diselenggarakan dengan kultur lebih sinergis serta bersifat partisipatif. Selain itu, pembangunan menjadi lebih berwawasan lingkungan sehingga tentu pada akhirnya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.
Hasil dari Musrenbang menyepakati tak boleh ada satu pun program pemerintah yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu masalah-masalah kronis seperti banjir Samarinda, ketidakcukupan energi, kerusakan jalan hingga kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, maupun problema sengketa lahan memerlukan terobosan dan solusi cepat dan terpadu.
Seluruh pemangku kepentingan pun perlu menyoroti sektor pertanian dan perikanan agar diberikan porsi anggaran lebih. Tak hanya itu, hal ini menyadarkan saya akan pentingnya keberadaan Undang-Undang tentang perlindungan petani dan nelayan. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, tetap menjadi prioritas, khususnya di desa-desa, serta daerah terpencil di perbatasan. Pembangunan tidak dapat ditunda-tunda lagi.
Hak-hak mobilitas masyarakat, termasuk mereka yang menggunakan sungai sebagai media transportasi perlu segera dipenuhi. Misalnya pembangunan jembatan-jembatan baru, dermaga sungai hingga sarana angkutan air yang perlu segera dibenahi. Tentu dengan perbaikan tersebut, masyarakat pedalaman dapat bepergian secara aman, nyaman, dengan biaya terjangkau.
Data yang dikemukakan dalam Musrenbang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan daerah di Kaltim cukup baik, namun dari sisi distribusi pendapatan antara golongan masyarakat cenderung meningkat. Dengan demikian, perlu ada catatan penting, yakni hasil-hasil pembangunan di Kaltim harus dinikmati secara merata oleh masyarakat.
Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dan dengan posisi Kaltim sebagai lumbung energi nasional semestinya masyarakat Bumi Etam dapat sejahtera dengan kebutuhan energi yang tercukupi. Sehingga saya berfikir, anggota DPR sebagai pemangku kepentingan harus ikut mengatasi masalah dan tantangan tersebut bersama stakeholder lain secara bertahap namun pasti.
Namun dapat dilihat untuk mewujudkan itu beberapa tantangan dalam proses APBN turut memengaruhi kemampuan Kaltim ketika melaksanakan pembangunan. Dengan besarnya defisit APBN serta membengkaknya subsidi energi yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan tentu mengakibatkan ruang untuk menyalurkan APBN ke daerah tidak tercukupi.
Apalagi kualitas belanja APBN sering tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Terutama anggaran infrastruktur hingga saat ini tidak memadai serta tak tepat sasaran. Ditambah dengan daya serap yang rendah, dipastikan banyak proyek APBN tidak terlaksana secara baik di daerah.
Dana transfer daerah baik berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) belum signifikan membantu Kaltim memenuhi kebutuhan daerahnya untuk mendorong terjadinya ekspansi pembangunan di level daerah. Bobot kriteria DBH maupun DAU sudah selayaknya dievaluasi sehingga perhatian pusat terhadap Kaltim dalam bentuk transfer anggaran dapat signifikan.
Insya Allah semua catatan di atas menjadi bahan berharga saya untuk disuarakan dalam bentuk perjuangan ketika saya kembali bertugas di Senayan walau masa bakti hanya tersisa hingga Oktober 2014 mendatang datang. (*/sul/hmsprov)
28 Desember 2017 Jam 09:22:45
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
20 Desember 2019 Jam 21:40:08
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
18 November 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 Juni 2020 Jam 14:31:24
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
04 Desember 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Mei 2018 Jam 22:11:36
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:18:54
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 19:38:59
Kegiatan Silaturahmi
06 Juni 2023 Jam 19:35:50
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
28 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
28 Maret 2022 Jam 21:34:36
Pendidikan
26 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
18 April 2023 Jam 11:24:15
Wakil Gubernur Kaltim
13 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan