Kalimantan Timur
Data Kekerasan Terpilah Menuju Satu Data Nasional

SAMARINDA - Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apklikasi itu dikembangkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sebagai upaya membentuk Satu Data Kekerasan Nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad pada Sinergitas Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengayaan Data Gender dan Anak, berlangsung di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (28/11).

Menurut dia, aplikasi itu dapat diakses semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota secara upto date, real time dan akurat. "Karenanya, guna mendukung program nasional itu maka perlu adanya kelembagaan data terpilah atau Forum Data Provinsi Kaltim," katanya.

Salah satunya ujar Halda, Simfoni PPA menunjukkan kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi berada pada masing-masing daerah.

Disebutkannya, data saat menunjukkan Jawa Tengah merupakan daerah tertinggi kasus kekerasan mencapai 1.467 kasus. Selanjutnya, daerah Jawa Timur sedangkan Kaltim berada pada urutan ke 14 secara nasional terjadi  317 kasus kekerasan

Sedangkan grafik korban kekerasan di Indonesia, Jawa Tengah menduduki peringkat pertama dengan 1.527 korban dan  Jawa Timur sebanyak 1.305 korban. Kaltim lanjutnya, menduduki peringkat 15 dengan 331 korban sedangkan peringkat terakhir Maluku Utara sebanyak 31 korban.

Sementara, grafik korban kekerasan di Kaltim diposisi teratas Samarinda dengan 125 korban, Balikpapan 48 Korban dan Kabupaten Mahakam Ulu berada di  urutan terakhir terdapat satu korban. "Proporsi korban kekerasan di Kaltim berdasarkan umur terbanyak pada usia 25-44 tahun capai 32 persen, usia 13-17 tahun capai 29 persen dan umur 6-12 sekitar 16 persen," ungkap Halda.(yans/ri/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation