DD Tahap I, PPU Sudah 100 Persen

04 Juni 2018 Jam 21:05:55 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1205 kali

M Jauhar Efendi

SAMARINDA – Progres penyaluran Dana Desa (DD) tahap I sebesar 20 persen dari pagu perdesa hampir semua sudah salur dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Progresnya mencapai 57 persen atau 478 desa sudah salur dari 841 desa se Kaltim.

Berdasarkan hasil rekapitulasi hingga 4 Juni 2018 pukul 12.00 Wita tercatat beberapa daerah progresnya sudah diatas 50 persen tersalur bahkan sudah ada yang salur 100 persen, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang terdepan sudah salur 100 persen ke RKD 30 desa di kabupaten tersebut.

Kemudian disusul Mahakam Ulu 88 persen atau 44 dari 50 desa, Kutai Barat (Kubar) 76 persen atau sudah salur 145 dari 190 desa, Paser 64 persen atau 89 dari 139 desa dan Berau 60 persen atau 60 dari 100 desa. Sisanya Kutai Timur 43 persen atau 60 dari 139 desa dan Kutai Kartanegara 27 persen atau 52 dari 193 desa.

“Kalau melihat data tersebut PPU yang terdepan dari sisi progres penyaluran. Walaupun jika dilihat dari jumlah desa terbilang sedikit," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Jauhar Efendi usai Rakor dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/6).

Sedangkan untuk penyaluran DD tahap II. Tercatat hingga saat ini baru Kutai Barat, Kutai Timur dan PPU yang sudah masuk dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Karena itu, diharapkan segera memenuhi persyaratan untuk segera salur dari RKUN ke RKUD dan yang sudah salur segera memproses penyaluran dari RKUD ke RKD.

Diketahui, batas waktu penyaluran tahap pertama minggu ketiga Juni dan batas waktu penyaluran tahap kedua minggu keempat Juni. Itu artinya batas waktu penyalurannya hanya sekitar 12 kali sarapan pagi atau 12 kali sahur untuk menyelesaikan dua tahapan DD.

"Terpenting adalah tidak sekedar salur, tapi bagaimana dana yang sudah masuk direalisasikan dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian target pemerataan pembangunan desa ditandai tersedianya infrastruktur dasar masyarakat terwujud," jelasnya. (jay/sul/humasprov)