Desa Tertinggal di Kawasan Pesisir Perlu Perhatian
SAMARINDA – Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sebab sebagian besar penduduknya bermukim sepanjang garis pantai yang hidup dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
Demikian di Kaltim hingga saat ini masih didapati masyarakat yang menyebar dan hidup di kawasan pesisir bahkan tidak kurang 60 desa pesisir terpencar di pulau-pulau kecil dan laut yang masih tergolong tertinggal.
“Keterisoliran dan kesederhanaan serta pola hidup yang sarat dengan kemiskinan dan kekurangan boleh dikatakan menjadi ciri khas mereka,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan H Sigit Muryono saat mewakili Gubernur Kaltim pada seminar nasional Forum Pemuda Bahari Indonesia (FPBI) Kaltim, Minggu (12/10).
Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak telah menetapkan kebijakan pembangunan merata bagi masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal termasuk masyarakat pesisir melalui berbagai bidang pembangunan.
Menurut dia, kemiskinan, keterisoliran dan ketidakberdayaan masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil itu harus mendapat perhatian serius agar hidup sejahtera dan mendapat hak yang sama dengan warga masyarakat lain di Kaltim.
Kaitannya dengan upaya-upaya pembangunan dan pengembangan masyarakat pesisir Kaltim, diwarnai dengan berbagai masalah yang terus dihadapi. “Komitmen dan tekad Gubernur Awang Faroek harus didukung semua pihak agar permasalahan pesisir dapat segera dituntaskan,” katanya.
Misalnya, permasalahan degradasi biofisik lingkungan pesisir dan laut berupa pembukaan kawasan mangrove yang tidak ramah lingkungan berimbas pada tingkat ketersediaan ikan dan kondisi biota laut lainnya.
Termasuk sedimentasi pantai dan sungai yang tinggi, pencemaran perairan dan pengrusakan terumbu karang yang cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Rendahnya kualitas serta profesionalisme sumberdaya manusia dalam pengelolaan wilayah pesisir. Konflik kepentingan, tumpang tindih kepemilikan dan peruntukan kawasan serta masih kurangnya pengelolaan kawasan dan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
Pengelolaan kawasan pesisir dan laut belum optimal terutama keterkaitan kegiatan usaha modern terhadap tradisional tidak signifikan. “Teknologi yang selalu didengungkan belum menyentuh sebagaian besar masyarakat pesisisr,” ungkapnya.
Hal ini menyebabkan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir terhadap produksi kurang efisien yang berakibat nilai tambah kurang optimal. Sementara usaha tradisional yang dikembangkan masyarakat pesisir menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam kurang efektif.
Permasalahan ini tidak dapat dipecahkan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan saja, karena untuk membangun dan mengembangkan pesisir laut dan pulau-pulau kecil diperlukan dukungan lintas sektor dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang.
“Kita memerlukan sarana infrastruktur berupa jembatan dan jalan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, lembaga keuangan mikro, balai kesehatan, balai benih ikan dan udang yang kesemuanya memerlukan keterlibatan berbagai instansi,” jelasnya.
Sigit menambahkan pembangunan Kaltim dengan visi Kaltim Maju 2018 yang ditetapkan Gubernur Awang Faroek Ishak telah memprioritaskan pembangunan pertanian dalam arti luas yang mencakup pembangunan kelautan dan perikanan.(yans/es/hmsprov)
26 Maret 2019 Jam 20:14:34
Kebudayaan dan Pariwisata
30 Juni 2019 Jam 08:35:33
Kebudayaan dan Pariwisata
24 September 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
25 Maret 2019 Jam 18:03:38
Kebudayaan dan Pariwisata
26 November 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
06 Februari 2017 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
28 Januari 2023 Jam 22:04:52
Peternakan
28 Januari 2023 Jam 22:00:56
Insfrakstuktur
28 Januari 2023 Jam 21:58:13
Baznas
27 Januari 2023 Jam 21:52:07
Kesehatan
27 Januari 2023 Jam 21:48:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
09 Maret 2015 Jam 00:00:00
Agama
03 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
14 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan