Desa Tertinggal di Kawasan Pesisir Perlu Perhatian
SAMARINDA – Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan sebab sebagian besar penduduknya bermukim sepanjang garis pantai yang hidup dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
Demikian di Kaltim hingga saat ini masih didapati masyarakat yang menyebar dan hidup di kawasan pesisir bahkan tidak kurang 60 desa pesisir terpencar di pulau-pulau kecil dan laut yang masih tergolong tertinggal.
“Keterisoliran dan kesederhanaan serta pola hidup yang sarat dengan kemiskinan dan kekurangan boleh dikatakan menjadi ciri khas mereka,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan Kebudayaan H Sigit Muryono saat mewakili Gubernur Kaltim pada seminar nasional Forum Pemuda Bahari Indonesia (FPBI) Kaltim, Minggu (12/10).
Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak telah menetapkan kebijakan pembangunan merata bagi masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal termasuk masyarakat pesisir melalui berbagai bidang pembangunan.
Menurut dia, kemiskinan, keterisoliran dan ketidakberdayaan masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil itu harus mendapat perhatian serius agar hidup sejahtera dan mendapat hak yang sama dengan warga masyarakat lain di Kaltim.
Kaitannya dengan upaya-upaya pembangunan dan pengembangan masyarakat pesisir Kaltim, diwarnai dengan berbagai masalah yang terus dihadapi. “Komitmen dan tekad Gubernur Awang Faroek harus didukung semua pihak agar permasalahan pesisir dapat segera dituntaskan,” katanya.
Misalnya, permasalahan degradasi biofisik lingkungan pesisir dan laut berupa pembukaan kawasan mangrove yang tidak ramah lingkungan berimbas pada tingkat ketersediaan ikan dan kondisi biota laut lainnya.
Termasuk sedimentasi pantai dan sungai yang tinggi, pencemaran perairan dan pengrusakan terumbu karang yang cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Rendahnya kualitas serta profesionalisme sumberdaya manusia dalam pengelolaan wilayah pesisir. Konflik kepentingan, tumpang tindih kepemilikan dan peruntukan kawasan serta masih kurangnya pengelolaan kawasan dan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.
Pengelolaan kawasan pesisir dan laut belum optimal terutama keterkaitan kegiatan usaha modern terhadap tradisional tidak signifikan. “Teknologi yang selalu didengungkan belum menyentuh sebagaian besar masyarakat pesisisr,” ungkapnya.
Hal ini menyebabkan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir terhadap produksi kurang efisien yang berakibat nilai tambah kurang optimal. Sementara usaha tradisional yang dikembangkan masyarakat pesisir menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam kurang efektif.
Permasalahan ini tidak dapat dipecahkan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan saja, karena untuk membangun dan mengembangkan pesisir laut dan pulau-pulau kecil diperlukan dukungan lintas sektor dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang.
“Kita memerlukan sarana infrastruktur berupa jembatan dan jalan serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, lembaga keuangan mikro, balai kesehatan, balai benih ikan dan udang yang kesemuanya memerlukan keterlibatan berbagai instansi,” jelasnya.
Sigit menambahkan pembangunan Kaltim dengan visi Kaltim Maju 2018 yang ditetapkan Gubernur Awang Faroek Ishak telah memprioritaskan pembangunan pertanian dalam arti luas yang mencakup pembangunan kelautan dan perikanan.(yans/es/hmsprov)
28 Mei 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
17 November 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
22 Juli 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
01 April 2019 Jam 22:36:50
Kebudayaan dan Pariwisata
11 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
01 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
27 Juni 2019 Jam 22:35:39
Event
30 Januari 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
04 September 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
16 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan