SAMARINDA - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto mengatakan Desk Pilkada merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyambut pesta demokrasi, dengan melakukan pemantauan, menginventarisir permasalahan, dan melaporkan kepada pemerintah secara berjenjang terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim.
Dikatakan, Desk Pilkada memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan Pilkada secara adil dan nyata. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak bersama pemerintah daerah untuk menyukseskan Pilgub Kaltim agar berlangsung lancar dan aman. "Desk Pilkada Kaltim setiap hari atau 1x24 jam selalu memantau perkembangan Pilgub Kaltim. Anggota kita ada yang piket untuk menampung perkembangan situasi daerah menjelang penyelenggaraan Pilgub yang akan digelar 27 Juni mendatang," kata Yudha Pranoto.
Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi daerah menjelang Pilgub Kaltim wajib dilakukan, karena jangan sampai permasalahan sudah melebar baru diketahui. Desk Pilkada bekerja keras melakukan pencegahan dan antisipasi dari awal agar massa tidak anarkis. "Tugas Desk Pilkada untuk selalu memantau dan melaporkan perkembangan situasi Pilgub Kaltim termasuk situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilgub Kaltim," ujarnya.
Menurutnya pembentukan Desk Pilkada melibatkan berbagai seluruh instansi dan lembaga terkait mulai dari kepolisian/TNI, ASN dari tokoh masyarakat serta lainnya yang mempunyai tugas diantaranya memantau dan melaporkan hal-hal lain yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan Pilgub Kaltim.
Sampai saat ini, lanjut Yudha desk Pilkada belum ada menerima laporan terkait hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya menjelang Pilgub Kaltim. Semuanya dalam kondisi aman dan terkendali. “Kita bersyukur sampai hari ini, belum ada laporan masuk ke Desk Pilkada terkait Kamtibmas, situasi aman dan terkendali, dan tidak ada hal-hal menonjol yang harus diambil tindakan,” yakin Yudha. Diharapkan situasi kondusif ini tetap terjaga hingga hari pencoblosan, 27 Juni mendatang. (mar/sul/humasprov)
16 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
28 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 Februari 2018 Jam 19:09:57
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
24 November 2015 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19 September 2020 Jam 10:35:56
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
23 September 2020 Jam 22:17:18
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
13 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
12 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
01 Maret 2014 Jam 00:00:00
Agama