JAKARTA - Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengapresiasi langkah Kaltim dalam tindak lanjut pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).
Penghargaan itu disampaikan Elen Setiadi usai mendengar laporan perkembangan rencana kawasan ekonomi unggulan Kaltim itu kepada Dewan Nasional KEK, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/12/2022).
"Saya apresiasi Bu Sekda. Ada langkah-langkah percepatan," ucap Elen Setiadi saat memimpin rapat.
Dia pun memberi saran agar beberapa kendala yang masih dihadapi dan bersentuhan dengan kementerian terkait segera dituangkan dalam surat resmi untuk ditindaklanjuti Dewan Nasional KEK. Masalah dimaksud di antaranya soal izin pelabuhan, pengeboran air tanah dalam kawasan, serta infrastruktur di luar dan dalam kawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga Sekretaris Sekretariat Dewan Kawasan KEK MBTK optimis progres ke depan akan lebih maju.
Sri mengungkapkan pihaknya mendapat kesempatan untuk menyampaikan laporan perkembangan KEK MBTK kepada Dewan Nasional KEK.
Dewan Kawasan KEK MBTK sudah memetakan masalah yang dihadapi KEK MBTK, sekaligus juga merumuskan opsi solusinya.
"Solusi yang kami tawarkan adalah penguatan kelembagaan dengan menyiapkan BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur)," ungkap Sri Wahyuni.
"Untuk melakukan itu, kita sudah menyiapkan skema. Tahun 2023 kita siapkan FS BUMD-nya, rancangan peraturan daerahnya, penataan asetnya untuk menjadi penyertaan modal," jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu.
Sementara proses menuju BUMD berjalan, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yakni PT MBTK, tetap bisa melakukan fungsi sebagai BUPP. Salah satunya menjalin kerja sama dengan para investor.
Berbagai izin seperti pelabuhan, keperluan air, telekomunikasi dan listrik akan tetap difasilitasi untuk segera diselesaikan.
"Setelah kita laporkan, Dewan Nasional KEK mengapresiasi. Semua masalah sudah kita petakan, dan ternyata mereka juga memotret hal yang sama. Bahkan kita sudah menyiapkan solusinya.," ungkap Sri lagi.
Nyaris tidak ada catatan minor disampaikan Dewan Nasional KEK, kecuali permintaan untuk target-target waktu semisal lama waktu pembuatan peraturan daerah.
"Kita optimis dan mereka mengapresiasi, karena kita sudah memotret masalahnya dan ada rencana tindak. Berarti ada komitmen kuat dari pemerintah provinsi di sana," tutup Sri Wahyuni.
Sebelumnya Direktur PT MBTK Ade Himawan menjelaskan saat ini sudah ada satu investor yang beroperasi di KEK MBTK dengan total investasi senilai Rp109 miliar. Sementara aktivitas 14 kali pengiriman CPO yang mereka lakukan sudah menembus angka di atas Rp500 miliar.
"Kami juga masih mempunyai sejumlah investor potensial, di antaranya PT Samudera Pelabuhan Indonesia untuk pengembangan pelabuhan internasional Ma loy," ungkap Ade Himawan.
Kemudian PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) yang akan membangun refinery minyak goreng Posco dari Korea, dan ada pula PT Songgority yang mengaku siap berinvestasi sebesar USD 5 miliar atau setara 75 triliun.
Saat laporan perkembangan KEK MBTK itu Sekda Sri Wahyuni didampingi Asisten Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim M Sa'duddin, Plt Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, dan Karo Ekonomi Setda Provinsi Kaltim Iwan Darmawan. Tampak juga Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya Aji Abidharta Hakim. (sul/ky/adpimprov kaltim)
08 Mei 2022 Jam 20:53:56
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2022 Jam 17:08:13
Informasi dan Komunikasi
06 Mei 2022 Jam 21:16:53
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
04 Maret 2022 Jam 21:17:40
Informasi dan Komunikasi
27 Mei 2023 Jam 19:57:38
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:25:39
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:21:38
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:19:10
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:17:25
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Juli 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
03 April 2018 Jam 21:27:06
Pendidikan
11 November 2022 Jam 22:37:40
Wakil Gubernur Kaltim
13 Januari 2020 Jam 14:30:08
Pemerintahan