Dialog Publik DPD, Pancasila Sumber Hukum Negara

20 November 2020 Jam 08:19:47 Humas Prov. Kaltim Berita Acara 398 kali

Dok.humaskaltim

SAMARINDA - Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda menggelar Dialog Publik Upaya DPD dalam menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor: 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Dialog publik dilaksanakan di Ruang Serba Guna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (20/11). Gubernur Kaltim diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Moh Jauhar Efendi mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPD RI yang telah memilih Kalimantan Timur sebagai lokus dialog publik Kelompok DPD RI.

Jauhar mengungkapkan dalam Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 terdapat tujuh poin rekomendasi pada MPR, yakni pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensiil dan penataan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR.

“Kita berharap narasumber dan peserta yang hadir dapat memberikan masukan-masukan kepada anggota DPD yang nanti akan dirumuskan dalam suatu bentuk kebijakan. Melalui dialog publik ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang Keputusan MPR tersebut dan bagaimana ke depan keputusan tersebut dapat membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

Kelompok DPD di MPR dipimpin Dr Intsiawati Ayus dari Provinsi Riau, didampingi Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Muslim Muhammad Yatim (Sumbar), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Rahmiati Jahja (Gorontalo), Ajbar (Sulbar), Maria Goretti (Kalbar), Novia Anakotta (Maluku) dan I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (Bali).

Hadir, Dekan Fakultas Hukum Unmul Mahendra Putra Kurnia beserta jajaran, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul Sonny Sudiar selaku moderator dialog publik, peserta dari akademisi dan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Samarinda. (her/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait