SAMARINDA - Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda menggelar Dialog Publik Upaya DPD dalam menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor: 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.
Dialog publik dilaksanakan di Ruang Serba Guna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (20/11). Gubernur Kaltim diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Moh Jauhar Efendi mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPD RI yang telah memilih Kalimantan Timur sebagai lokus dialog publik Kelompok DPD RI.
Jauhar mengungkapkan dalam Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 terdapat tujuh poin rekomendasi pada MPR, yakni pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensiil dan penataan kekuasaan kehakiman.
Selanjutnya, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR.
“Kita berharap narasumber dan peserta yang hadir dapat memberikan masukan-masukan kepada anggota DPD yang nanti akan dirumuskan dalam suatu bentuk kebijakan. Melalui dialog publik ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang Keputusan MPR tersebut dan bagaimana ke depan keputusan tersebut dapat membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Kelompok DPD di MPR dipimpin Dr Intsiawati Ayus dari Provinsi Riau, didampingi Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Muslim Muhammad Yatim (Sumbar), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Rahmiati Jahja (Gorontalo), Ajbar (Sulbar), Maria Goretti (Kalbar), Novia Anakotta (Maluku) dan I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa (Bali).
Hadir, Dekan Fakultas Hukum Unmul Mahendra Putra Kurnia beserta jajaran, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul Sonny Sudiar selaku moderator dialog publik, peserta dari akademisi dan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Samarinda. (her/sul/humasprov kaltim)
21 Februari 2020 Jam 09:43:12
Berita Acara
28 Desember 2021 Jam 08:37:32
Berita Acara
23 November 2020 Jam 23:17:50
Berita Acara
24 Maret 2020 Jam 12:37:52
Berita Acara
31 Agustus 2021 Jam 21:17:06
Berita Acara
26 Maret 2020 Jam 19:19:03
Berita Acara
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
03 Juni 2013 Jam 00:00:00
Agama
26 April 2022 Jam 23:13:28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Desember 2020 Jam 22:04:10
Berita Acara
23 September 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM