Kompetensi Pimpinan Tentukan Sukses Reformasi Birokrasi
SAMARINDA–Salah satu faktor yang menimbulkan lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan buruknya pelayanan publik disebabkan minimnya komptensi kepemimpinan yang dimiliki para pejabat eselon.
“Minimnya kompetensi kepemimpinan yang dimiliki pejabat baik ditingkat eselon tertinggi maupun terendah dalam suatu institusi akan berimbas pada lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan buruknya pelayanan publik,” kata Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda Meiliana pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Samarinda, Senin (21/10).
Menurut dia, melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat Pim) IV didesain untuk menjadi media pembentukan calon-calon pimpinan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, keahlian dan sikap serta prilaku yang mendukung kegiatan/tugas organisasi.
Diharapkan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan maka para alumni Diklat Pim atau pejabat eselon mampu menjadi pemimpin dengan karakter yang memadai serta menyelenggarakan reformasi birokrasi secara maksimal dan pelayanan publik secara optimal.
Karenanya, setiap pemerintahan daerah baik kabupaten maupun kota hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan terutama wawasan dan keahlian pejabat eselon di lingkup kabupaten/kota. “Seorang pejabat eselon tidak boleh hanya memiliki kemampuan menejerial (ilmu kepemimpinan).
Dia juga harus memiliki kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sehingga mampu menggerakkan sumber daya organisasi secara terintegrasi dan disiplin penuh dalam melaksanakan tupoksi organisasi,” jelas Meiliana.
Ditambahkan, PKP2A III LAN Samarinda selaku penyelenggara Diklat Pim terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan berupa peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana serta tenaga pengajar (widyaiswara) maupun berbagai aspek pendukung lainnya.
Diklat Pim IV diikuti pejabat eselon lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dengan tema Peningkatan kompetensi aparatur dalam optimalisasi penataan pelayanan publik guna mewujudkan percepatan reformasi birokrasi. (yans/hmsprov)
06 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
25 Juli 2021 Jam 10:02:34
Kesehatan
18 September 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
23 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Mei 2020 Jam 04:03:59
Kesehatan
05 Mei 2020 Jam 16:26:08
Penanggulangan Bencana