Dinilai Mampu Berikan Pelayanan Kesehatan yang Baik

09 Desember 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Penanaman Modal 875 kali

Komisi IX DPR RI Kunjungi Kaltim

SAMARINDA–Komisi IX DPR pada reses masa persidangan I tahun sidang 2014-2015 yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, BNP2TKI, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kaltim. Kunker ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi daerah terkait sektor-sektor tersebut.

Pimpinan rombongan, Wakil Ketua Komisi IX DPR H Syamsul Bahri mengatakan maksud dipilihnya Kaltim sebagai daerah tujuan kunker, karena berdasarkan informasi dan laporan yang didapat, Pemprov Kaltim telah mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sangat baik kepada masyarakat.

Kemudian, untuk ketenagakerjaan, menurut dia, jarang mendengar adanya unjuk rasa di Kaltim terkait kebijakan penetapan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota).

"Untuk itu, kita ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Pemprov Kaltim agar mendapatkan masukan untuk mungkin bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia, sehingga seluruh daerah juga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Begitu juga untuk penanganan sektor ketenagakerjaannya," ungkap Syamsul Bahri di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (8/12).

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi MS mengungkapkan Pemprov Kaltim telah berkomitmen dan sangat konsisten dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan, karena dinilai sangat penting dan strategis yang berkaitan dengan langsung dengan ekonomi.

"Semangat yang besar dari Kaltim untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakatnya, karena kita yakini hal tersebut saling terkait, yang dapat menggerakkan perekonomian dan tentunya kesempatan kerja semakin terbuka," kata Rusmadi.

Untuk sektor kesehatan, lanjut dia, Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak telah mengalokasikan anggaran kesehatan 10 persen dari APBD. Kemudian, salah satu kebijakan pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembangunan Puskesmas 24 Jam di setiap kecamatan.

“Komitmen gubernur untuk menjemput bola, khususnya untuk pelayanan kesehatan bagi daerah-daerah rujukan juga telah dilakukan. Kita juga sedang dalam tahap pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di wilayah pedalaman maupun perbatasan. Lalu, kita juga telah menerapkan flying dokter untuk melayani penduduk di wilayah perbatasan dan pedalaman. Ini tidak lain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” urainya.

Sementara itu, terkait sektor ketenagakerjaan, Rusmadi mengungkapkan dalam penetapan UMP, Pemprov Kaltim selalu aktif dan melibatkan unsur pengusaha maupun buruh dalam setiap pertemuan di Dewan Pengupahan. Sehingga keputusan apapun yang diambil sudah memperhitungkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kaltim, serta masukan dan saran dari unsur pengusaha dan buruh.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali, Kepala Dinas Kesehatan Rini Retno Sukesi, Direktur RSUD AW Syahranie dr Rachim Dinata, Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo dr Edi Iskandar, Direktur RSKD Atma Husada Mahakam dr Padilah Manteruna dan Ketua Dewan Kesehatan Kaltim Sutarnyoto. (her/sul/es/hmsprov)

///Foto : Plt Sekprov Kaltim Rusmadi memberi penjelasan saat kunjungan Komisi IX DPR RI. Kaltim menjadi provinsi yang dipilih untuk dikunjungi karena Kaltim diketahui sebagai provinsi yang memberikan perhatian sangat tinggi untuk bidang kesehatan di daerah. (johan/humasprov)

Berita Terkait