Penanganan dan Pelayanan Korban Kekerasan
SAMARINDA - Penanganan dan pelayanan korban kekerasan yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memerlukan dukungan dan penguatan anggaran serta koordinasi.
“Optimalisasi kinerja P2TP2A dalam penanganan dan pelayanan korban kekerasan perlu penguatan koordinasi dan anggaran. Utamanya Bappeda dan instansi terkait,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih pada Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Kaltim, Rabu (7/10).
Namun terpenting menurut Ardiningsih adalah bagaimana koordinasi dengan instansi terkait seperti Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) dalam pengusulan dan penyusunan anggaran guna mendukung kegiatan dan operasional P2TP2A.
Jangan sampai setiap kali pengusulan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran kepada Bappeda, selalu dicoret. Sebab, Bappeda termasuk bagian keuangan dan inspektorat tidak mengetahui apa itu P2TP2A.
“Inilah pentingnya kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait utamanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang di dalamnya ada unsur Bappeda, bagian keuangan dan inspektorat dalam penyusunan dan pengusulan anggaran,” jelasnya.
Selain itu, koordinasi lembaga layanan PPPA yang di dalamnya tergabung berbagai instansi pemerintah dan aparat hukum. Misalnya, dinas kesehatan dan dinas sosial, kepolisian, kejaksanaan serta Kementerian Hukum dan HAM.
“Sangat strategis agar terus ditingkatkan membangun jejaring P2TP2A khususnya Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA dalam memberikan pelayanan dan melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah,” harap Ardiningsih.
Sementara itu Asisten Deputi Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kementerian PPPA Eko Novi Ariyanti mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) maupun anak (KTA) setiap tahun terus meningkat.
“Kami terus berupaya merespon semakin meningkatnya kasus kekerasan KTP maupun KTA di daerah dengan menyediakan pusat layanan dan penanganan bagi para korban kekerasan dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan aparat hukum,” ujar Eko.
Pertemuan Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dirangkai kegiatan jejaring P2TP2A kabupaten dan kota se-Kaltim selama dua hari (7-8 Oktober) diikuti 50 peserta dan narasumber dari Bareskrim Polri dan Bappeda Kaltim. (yans/sul/es/hmsprov)
//Foto: Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih menyampaikan sambutan pada Forum Koordinasi Lembaga Layanan PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). (masdiansyah/humasprov kaltim).
11 April 2016 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
05 Maret 2019 Jam 17:53:52
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25 Januari 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11 Mei 2022 Jam 21:47:06
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
29 April 2018 Jam 20:27:53
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10 Desember 2019 Jam 23:14:49
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28 Maret 2023 Jam 23:24:52
Agama
28 Maret 2023 Jam 00:32:57
Wakil Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:54:43
Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:46:11
FCPF-CF
27 Maret 2023 Jam 06:36:34
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
20 Oktober 2020 Jam 22:03:13
Berita Acara
03 Juni 2020 Jam 21:17:55
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 Januari 2020 Jam 11:47:43
Kelautan dan Perikanan
27 Desember 2018 Jam 17:40:29
Kegiatan Pemerintah
20 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan