SAMARINDA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
“Oleh karena itulah, kami sering menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus selaras dengan program pemerintah pusat, kemudian juga ada program yang sudah kita bahas bersama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan pembangunan (Rakortekbang), dengan harapan kesepakatan tersebut bisa betul-betul disepakati dan ditindaklanjuti,” jelas Teguh Setyabudi, kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim, usai menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/4/2022).
Teguh menambahkan pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kaltim 2023 adalah sebuah forum bagaimana seluruh bupati dan wali kota serta stakeholders bisa melakukan penajaman, pengawasan, termasuk adanya masukan-masukan dalam program pembangunan.
“Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim tadi, kita banyak mendapat masukan baik dari Gubernur Kaltim H Isran Noor, bupati wali kota se-Kaltim itu sangat bagus, di antaranya masalah pembangunan infrastruktur. Dan masukan-masukan tersebut akan kita bahas bersama Kementerian teknis, selanjutnya dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan, karena tidak semata-mata semua urusan tersebut adalah untuk Kemendagri,” paparnya.
Teguh juga mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. Alokasi anggaran yang besar dalam implementasi SPM, harus diarahkan pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat
“Kita jua memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim beserta jajarannya yang melaksanakan Musrenbang dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam mewujudkan sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan pembangunan daerah,” kata Teguh Setyabudi. (mar/sul/adpimprov kaltim)
15 Juni 2022 Jam 22:03:05
Aspirasi Masyarakat
27 Desember 2018 Jam 18:19:22
Aspirasi Masyarakat
06 Februari 2018 Jam 20:34:25
Aspirasi Masyarakat
18 Februari 2023 Jam 21:31:45
Aspirasi Masyarakat
20 September 2019 Jam 22:04:32
Aspirasi Masyarakat
27 Januari 2020 Jam 15:31:35
Aspirasi Masyarakat
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
03 Maret 2023 Jam 00:29:32
Gubernur Kaltim
28 Juni 2022 Jam 07:48:09
Informasi dan Komunikasi
14 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
20 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 April 2022 Jam 22:04:55
Perkebunan