Dirjen Bangda : Belanja Pemerintah Harus Bermanfaat Untuk Masyarakat

21 April 2022 Jam 08:37:00 Cinthia Aspirasi Masyarakat 563 kali

Foto Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) Teguh Setyabudi mengatakan pembangunan daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, program pembangunan daerah harus ada keselarasan, konektivitas, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.

“Oleh karena itulah, kami sering menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus selaras dengan program pemerintah pusat, kemudian juga ada program yang sudah kita bahas bersama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan pembangunan (Rakortekbang), dengan harapan kesepakatan tersebut bisa betul-betul disepakati dan ditindaklanjuti,” jelas Teguh Setyabudi, kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim, usai menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/4/2022).

Teguh menambahkan pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kaltim 2023 adalah sebuah forum bagaimana seluruh bupati dan wali kota serta stakeholders bisa melakukan penajaman, pengawasan, termasuk adanya masukan-masukan dalam program pembangunan.

“Dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim tadi, kita banyak mendapat masukan baik dari Gubernur Kaltim H Isran Noor, bupati wali kota se-Kaltim itu sangat bagus, di antaranya masalah pembangunan infrastruktur. Dan masukan-masukan tersebut akan kita bahas bersama Kementerian teknis, selanjutnya dengan Bappenas, dan Kementerian Keuangan, karena tidak semata-mata semua urusan tersebut adalah untuk Kemendagri,” paparnya.

Teguh juga mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan prioritas dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang implementasinya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. Alokasi anggaran yang besar dalam implementasi SPM, harus diarahkan pada belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat

“Kita jua memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim beserta jajarannya yang melaksanakan Musrenbang dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam mewujudkan sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan pembangunan daerah,” kata Teguh Setyabudi. (mar/sul/adpimprov kaltim)