Kalimantan Timur
Disbun Libatkan Kabupaten/Kota

Penyempurnaan Renstra 2013-2018

SAMARINDA – Dalam upaya mencapai target kegiatan melalui penyusunan danpenyempurnaan rencana strategis (renstra) instansi agar pengembangan subsektor perkebuunan lebih optimal, maka perlu dilakukan penyempurnaan renstra dengan melibatkan kabupaten dan kota.

“Perlu adanya keterlibatan kabupaten dan kota dalam penyempurnaan penyusunan renstra. Kegiatan subsektor perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kaltim dan Kaltara. Karenanya pengembangan kegiatan harus  disesuaikan dengan potensi kewilayahan,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati Usman, Senin (10/3).

Diakuinya, pada Februari lalu Disbun Kaltim telah memfasilitasi pertemuan kabupaten dan kota guna membahas sekaligus menyempurnakan penyusunan renstra pengembangan kegiatan dan program perkebunan Kaltim selama lima tahun kedepan.

Sesuai dengan visi Disbun Kaltim tahun 2013-2018 yakni terwujudnya perkebunan yang berbasis agroindustri sebagai pendukung ekonomi hijau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Sedangkan misinya antara lain meningkatkan produksi komoditi perkebunan dan meningkatkan kualitas dan nilaitambah produk serta menguatkan aspek kelembagaan dan pemasaran dengan mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan.

Sehingga pentingnya penyusunan renstra perkebunan untuk menjadi acuan standar sekaligus mekanisme  pembangunan dan pengembangan subsektor perkebunan dengan berbagai komoditasnya tepat sasaran.

Renstra diharapkan mampu menghasilkan program dan kegiatan prioritas atau unggulan dan dimasukkan ke dalam RPJMD Kaltim tahu 2013-2018 yang saat ini sedang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim.

Disebutkan, berbagai program dan kegiatan prioritas dalam renstra Disbun Kaltim yang telah masuk dalam RPJMD 2009-2013 telah tercapai. Diantaranya, pembangunan Sejuta Hektar Sawit dengan meilbatkan pihak swasta dan perusahaan besar negara dan masyarakat (plasma).

“Selain visi juga misi kita bersama guna meningkatkan produksi perkebunan dan kualitas produknya serta meningkatkan niulai tambah produk dan menguatkan aspek kelembagaan dan pemasaran,” jelas Etnawati.(yans/hmsprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation