SAMARINDA - Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian. Pemberdayaan tersebut berupa penguatan dan pemberian akses ke hutan, pemanfaatannya boleh dilakukan untuk individu maupun kelompok masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan, selama ini masalah Perhutanan Sosial tidak pernah dilirik, yang dilirik itu hanya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kayu (IUPHHK), IUP tambang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dengan program perehutanan sosial, kelompok-kelompok masyarakat bisa mandiri dan bangkit masuk dalam sektor-sektor kehutanan.
Contoh HTI (Hutan Tanaman Industri) nanti disana ada satu skema yang dinamanakan agro silvo pastural didalamnya ada program peternakan sapi dimana Dishut akan bekerja sama dengan Dinas Peternakan, kemudian bekerja sama dengan dinas kalutan dan perikanan melalui agro fisheri, jadi bagaimana tambak-tambak yang ada bisa dikelola ramah lingkungan,"kata Wahyu Widhi Heranata, disela acara olahraga sehat gembira, Jum'at (5/8) lalu.
"Dinas Kehutanan Kaltim akan melakukan roadshow ke kabupaten/kota untuk menggalakkan kembali program tersebut kemasyarakat, mulai 9-12 Agustus mulai Samarinda hingga ke Wahau (Kutim) kemudian dilanjutkan sampai ke Talisayan (Berau)," kata Wahyu Widhi Heranata.
Dalam roadshow tersebut, selain mensosialisasikan program Perhutanan Sosial, nantinya juga akan menyerahkan Surat Kepetusan (SK) Menteri Kehutanan ke masyarakat, jadi intinya bagaimana masyarakat bisa diberdayakan dan bekerjasama dengan pemegang HPH maupun HTI. Hutan memang merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekitar, dengan Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat mengurangi konflik yang sering terjadi antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan perusahaan mengenai penggunaan hutan.
Dalam program ini, dinas kehutanan juga akan bekerjasama dengan lintas sektor seperti dengan Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD) melalui program Desa Tangguh Bencana, kemudian dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim melalui program dua anak cukup, serta dinas badan lainnya.(mar/es/humasprov).
23 Juli 2018 Jam 19:27:51
Lingkungan Hidup
05 Juni 2018 Jam 19:41:00
Lingkungan Hidup
05 November 2019 Jam 23:04:42
Lingkungan Hidup
05 Desember 2019 Jam 08:36:24
Lingkungan Hidup
13 Desember 2019 Jam 23:17:02
Lingkungan Hidup
07 November 2021 Jam 21:22:13
Lingkungan Hidup
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
20 Juli 2021 Jam 15:51:46
Agama
03 Oktober 2019 Jam 08:05:14
Sosialisasi Masyarakat
28 Agustus 2019 Jam 22:10:00
Agama
16 Juni 2021 Jam 21:19:53
Rapat Koordinasi Pemerintah
02 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan