Diskusi Publik Full Day Shool

15 Agustus 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pendidikan 1140 kali

SAMARINDA - Merespon wacana metode full day school yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy baru-baru ini, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan Kaltim segera menggelar diskusi publik terkait hal tersebut.

Saat memberi sambutan dalam diskusi publik itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyarankan pihak sekolah dan para orang tua agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Pasalnya, gagasan ini baru sebatas wacana. Gubernur katakan, biarlah rencana itu dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pembantunya.

“Biarkan Presiden Jokowi memikirkan itu. Kita di Kaltim mari bersama tingkatkan kualitas anak didik dengan berbagai program yang kita miliki. Kita jangan terpengaruh dengan wacana tersebut, sehingga mengakibatkan efektifitas proses belajar mengajar terganggu,” kata Awang Faroek Ishak yang sekaligus menjadi narasumber usai diskusi publik yang menghadirkan narasumber Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali, Lamban Subagyo dari AFI Institut dan Rahmadi dari Dewan Pendidikan Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (13/8).

Meski demikian, Awang mengajak masyarakat Kaltim tetap berpikir positif bahwa ide yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy semata-mata bertujuan demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Dari pada kita hanya ribut menanggapi wacana full day school. Mari kita memikirkan program apa yang perlu dilaksanakan untuk membangun pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Kaltim. Jadi, biarkan saja wacana tersebut menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi. Jika Jokowi setuju barulah kita laksanakan,” tegas Awang.

Namun yang pasti lanjut Gubernur, demi mewujudkan pendidikan anak serta kesejahteraan guru di Kaltim, Pemprov Kaltim akan tetap mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai tanggapan disampaikan peserta diskusi. Mulai dari Baharuddin asal SMPN 15 Loa Janan, mengaku setuju adanya sistem tersebut. Tetapi, perlu dukungan sarana dan pra sarana yang menunjang.

Kemudian, Budiono asal SMAN 1 Samarinda, setuju tetapi edukasi terhadap masyarakat juga diperlukan. Selanjutnya Surya dari Fans Radio RRI Samarinda yang tidak setuju adanya sistem tersebut. Karena sistem yang ada sudah tepat. Hanya saja, perlu penekanan terhadap pendidikan karakter anak, caranya mengajarkan anak tentang kebangsaan Indonesia. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait