Diskusi Publik Persiapan MEA 2015 Diperlukan Konsep Ekonomi Baru

20 Oktober 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1008 kali

Diskusi Publik Persiapan MEA 2015 Diperlukan Konsep Ekonomi Baru

SAMARINDA – Menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015, diperlukan sebuah konsep ekonomi baru yang diharapkan mampu bersaing dalam kancah persaingan ekonomi yang tanpa batas, khususnya di kawasan Asean.

Hal itu dikatakan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim, M Sa’bani, saat mewakili Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak pada Diskusi Publik dengan tema “Kesiapan Strategi Indonesia dan Daerah untuk Menjadi Pemenang dalam Menghadapi MEA 2015”, di Samarinda, Senin (19/10).

Dia menyebutkan MEA telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu, tetapi implementasinya belum terlihat di Indonesia, kecuali pada tahap diskusi, diseminasi dan sosialisasi, sementara negara lain sudah masuk dalam tahap implementasi.

“Seperti di Thailand, masyarakatnya tidak hanya melakukan pembinaan keterampilan, tetapi juga diajarkan berbagai bahasa dari negara-negara di kawasan asean. Hal itu karena sistem ekonomi kapitalis dan liberalisme, sehingga kegiatan perekonomian masih sangat memandang jarak antara pemilik modal dengan pekerja,” kata Sa’bani. Pada ajang diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Mulawarman.

Kondisi tersebut, berimbas pada pembagian hasil usaha, dimana pekerja hanya mendapatkan sebagian kecil dari hasil yang diperoleh. Padahal, suatu sistem ekonomi yang ideal adalah sistem mendukung terbaginya hasil usaha secara proporsional.

Karena itu, sebagai penerus kegiatan ekonomi di masa datang, para mahasiswa harus mampu menelurkan satu konsep ekonomi yang pas untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di Kaltim, sehingga mendukung bagi hasil usaha secara proporsional.

Dihadapan 300 mahasiswa yang hadir, Sa’bani memaparkan bahawa saat ini keadaan masyarakat sedang didominasi sikap individualisme, yang lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang komunal atau kelompok.

Padahal ajaran dasar pancasila sengat jelas mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sayangnya apa yang diajarkan dalam Pancasila, justeru kian luntur.

“Selama ajaran Pancasila hanya berlaku dalam diskusi dan forum-forum formal lainnya, sementara pelaksanaanya di masyarakat, masih belum maksimal,” ujarnya.

Menanggapi permasalahan tersebut yang paling penting untuk dilakukan adalah menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa yang nantinya akan membawa kemajuan dalam menghadapi MEA. Sa’bani menegaskan para penerus harus memiliki konsep matang yang dapat mengkonsolidasi Indonesia dengan baik(aka/es/hmsprov).

////FOTO : , Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim, M Sa’bani, menyampaikan arahan dihadapan peserta Diskusi Publik.(fajar/humasprov)