SAMARINDA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltim H Fathul Halim mengatakan, pihaknya belum menerima pengaduan terkait perusahaan yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan.
"Pengaduan ke kabupaten/kota memang ada walau tidak banyak. Tetapi pengaduan belum sampai ke provinsi. Biasanya, jika ada perusahaan yang belum membayar THR, laporan ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja masing-masing kabupaten/kota," kata H Fathul Halim, Senin (11/7).
Dijelaskan, sebelum H-7 atau tujuh hari sebelum hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, pihaknya sudah menyosialisasikan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Pekerja Perusahaan serta melakukan pemantauan lapangan ke semua daerah.
"Memang ada perusahaan yang belum melaksanakan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, salah satunya di Kota Samarinda. Sementara dari kabupaten/kota lainnya belum ada laporan untuk provinsi," kata Fathul.
Dijelaskan, jika ada perusahaan yang belum melaksanakan Permenaker tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat terlebih dulu. Kemudian perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Yakni perusahaan dikenakan denda lima persen dari total pembayaran THR. Teguran keras juga akan diberikan kepada perusahaan.
"Saya berharap, perusahaan yang belum membayar bisa segera menyelesaikan kewajiban mereka," kata Fathul Halim. (mar/sul/es/humasprov).
23 Desember 2013 Jam 00:00:00
Sosial
03 Juni 2014 Jam 00:00:00
Sosial
29 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Sosial
21 Februari 2013 Jam 00:00:00
Sosial
06 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Sosial
14 Oktober 2021 Jam 21:35:04
Sosial
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
24 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
25 Februari 2018 Jam 19:04:03
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
31 Mei 2018 Jam 20:23:29
Pemerintahan
30 Mei 2018 Jam 19:49:20
Pemerintahan
01 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Perkebunan