SAMARINDA - Ditemukan sebanyak 1.707 anak putus sekolah (APS) di lima daerah yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara dan Paser. Guna penanganan anak yang terkena kasus APS itu, Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Tindak Lanjut Data Anak Putus Sekolah di 5 Kabupaten/Kota se-Kaltim tersebut.
Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Sa'bani, pendataan bagi APS tidak hanya sebatas mengumpulkan data dan angka semata. "Tetapi menggerakkan semua pihak terhadap pentingnya peran dan kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha termasuk pemerintah dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan," katanya di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/10).
Sa'bani mengakui hak-hak terhadap anak belum sepenuhnya diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti hak memperoleh pendidikan yang selayaknya. Padahal, Kaltim menetapkan pendidikan sebagai program prioritas pembangunan daerah khususnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mandiri.
Karenanya, kasus APS wajib ditindaklanjuti dan melibatkan semua pihak dengan melakukan terobosan serta ide yang sinergis khususnya lembaga-lembaga yang menangani masalah sosial kemasyarakatan untuk anak.
Kegiatan dihadiri Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto serta pimpinan instansi terkait dan Kepala Dinas PPPA Kabupaten dan Kota terdiri Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara dan Paser. (yans/sul/ri/humasprov kaltim)
04 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Juli 2020 Jam 23:53:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Februari 2018 Jam 10:10:48
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 Maret 2023 Jam 14:43:18
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:38:50
Pembangunan
26 Maret 2023 Jam 14:31:54
Gubernur Kaltim
26 Maret 2023 Jam 14:19:03
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:03:12
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 April 2018 Jam 20:31:37
Perkebunan
09 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Januari 2018 Jam 19:20:34
Pekerjaan Umum
18 Maret 2019 Jam 19:27:40
Sosialisasi Masyarakat
23 Januari 2015 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan