SAMARINDA - Kementerian Keuangan harus terus mendukung pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim dalam membentuk kebijakan dan melaksanakan tata kelola keuangan yang efesien dan efektif serta sesuai aturan dan perundang-undangan negara.
Diantaranya, dukungan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kekayaan serta piutang negara dan lelang. Termasuk pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah di bidang kekayaan serta piutang negara dan lelang.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat menerima jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di ruang kerjanya, Selasa (7/8). Hal itu menurut dia, sangat penting terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kaltim. "Kami terus bertekad dalam tata kelola keuangan negara di daerah diselengarakan secara efektif dan efesien serta transparan. Hal ini bisa terwujud dengan dukungan Kemenkeu jajarannya di Kaltim," katanya.
Apalagi Kaltim lanjutnya, sudah beberapa kali mendapat predikat atau penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan negara di daerah dari BPK-RI. Tentu prestasi kinerja sektor keuangan tersebut ungkapnya, sulit untuk dicapai tanpa adanya dukungan dan sinergitas yang baik antar lintas sektor dan lembaga pemerintah daerah dengan pusat.
Namun berkat sinergitas yang harmonis dan bimbingan tepat bagi aparatur pemerintahan di daerah, maka bukan hanya tata kelola keuangan menjadi lebih efektif dan efesien serta tepat sasaran juga penyimpangan penggunaan anggaran dapat dihindari. "Bagi kami bukanlah prestasi dan penghargaan yang menjadi tujuan. tetapi bagaimana pengelolan keuangan negara berimbas besar bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Kaltim," ungkap Awang Faroek. Audiensi jajaran manajemen DJKN Kemenkeu dipimpin Kepala Kantor Wilayah DJKN Kaltimtara Surya Hadi. (yans/sul/humasprovkaltim)
12 Juli 2021 Jam 12:26:17
Kerjasama Pemerintahan
08 Februari 2022 Jam 19:47:35
Kerjasama Pemerintahan
17 Oktober 2019 Jam 22:14:36
Kerjasama Pemerintahan
07 Agustus 2018 Jam 19:08:14
Kerjasama Pemerintahan
25 Oktober 2017 Jam 22:50:01
Kerjasama Pemerintahan
04 Juli 2022 Jam 15:34:47
Kerjasama Pemerintahan
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
05 Maret 2018 Jam 19:16:21
Even Olahraga
25 November 2015 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
13 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Maret 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika