SAMARINDA - Kementerian Keuangan harus terus mendukung pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Kaltim dalam membentuk kebijakan dan melaksanakan tata kelola keuangan yang efesien dan efektif serta sesuai aturan dan perundang-undangan negara.
Diantaranya, dukungan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kekayaan serta piutang negara dan lelang. Termasuk pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada seluruh aparatur pemerintah daerah di bidang kekayaan serta piutang negara dan lelang.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat menerima jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di ruang kerjanya, Selasa (7/8). Hal itu menurut dia, sangat penting terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kaltim. "Kami terus bertekad dalam tata kelola keuangan negara di daerah diselengarakan secara efektif dan efesien serta transparan. Hal ini bisa terwujud dengan dukungan Kemenkeu jajarannya di Kaltim," katanya.
Apalagi Kaltim lanjutnya, sudah beberapa kali mendapat predikat atau penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan negara di daerah dari BPK-RI. Tentu prestasi kinerja sektor keuangan tersebut ungkapnya, sulit untuk dicapai tanpa adanya dukungan dan sinergitas yang baik antar lintas sektor dan lembaga pemerintah daerah dengan pusat.
Namun berkat sinergitas yang harmonis dan bimbingan tepat bagi aparatur pemerintahan di daerah, maka bukan hanya tata kelola keuangan menjadi lebih efektif dan efesien serta tepat sasaran juga penyimpangan penggunaan anggaran dapat dihindari. "Bagi kami bukanlah prestasi dan penghargaan yang menjadi tujuan. tetapi bagaimana pengelolan keuangan negara berimbas besar bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Kaltim," ungkap Awang Faroek. Audiensi jajaran manajemen DJKN Kemenkeu dipimpin Kepala Kantor Wilayah DJKN Kaltimtara Surya Hadi. (yans/sul/humasprovkaltim)
11 Agustus 2020 Jam 22:46:18
Kerjasama Pemerintahan
20 Januari 2021 Jam 18:27:28
Kerjasama Pemerintahan
19 Oktober 2019 Jam 10:06:20
Kerjasama Pemerintahan
22 Februari 2018 Jam 20:14:27
Kerjasama Pemerintahan
02 November 2019 Jam 21:58:24
Kerjasama Pemerintahan
14 Desember 2018 Jam 20:22:42
Kerjasama Pemerintahan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Desember 2017 Jam 19:51:53
Pembangunan
03 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Agustus 2017 Jam 11:46:43
Kegiatan Silaturahmi
16 September 2020 Jam 20:45:01
Kesehatan