03 Januari 2020 Jam 11:47:43   Humas Prov. Kaltim   Kelautan dan Perikanan   790 kali

 SAMARINDA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim sangat mendukung terwujudnya keadilan dan keberlanjutan pengelolaan perikanan. Termasuk larangan praktek penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan. Akibatnya mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan program DKP selain peningkatan budidaya perikanan. Juga terus melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah tangkapan ikan dilaut, seperti pengawasan konservasi laut dan pengawasan habitat ikan-ikan dilaut.

"Jadi bagaimana kita menjaga dan memelihara biota laut, sehingga ikan-ikan tetap mendapat suplay makanan yang terjamin. Tapi kalau itu rusak, selain terancam habitatnya juga otomatis ikan-ikan akan pergi ke tempat lain," kata Riza.

Bukan hanya di laut, tetapi di sungai dan danau juga terus dilakukan pengawasan oleh DKP kabupaten dan kota. Seperti larangan menangkap ikan pakai alat strum, racun dan lainya. "Itu sudah menjadi kewenangan DKP kabupaten dan kota," papar Riza.

Selain itu, DKP  juga melakukan pengawasan dari segi keselamatan kapal nelayan, terutama sefety first yang setiap tahun dilakukan uji kelaikan kapal para nelayan. Apakah masih layak berlayar ataukan harus sudah diperbaiki.

“Pemeriksaan kelaikan kapal nelayan rutin kita lakukan setiap tahun. Sebagai upaya menjaga dan mengantisipasi keselamatan para nelayan, termasuk pemeriksaan alat tanggap yang dipergunakan nelayan apakah merusak lingkungan atau tidak , semuanya kita kontrol ” ujar Riza.(mar/her/yans/humasprov kaltim) 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak