SAMARINDA-Dinas Kalautan dan Perikanan (DKP) Kaltim melalui Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim melaksanakan pemusnahan ikan berbahaya dan invasif.
Aksi ini sesuai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Perikanan (KP) No 19 Tahun 2020 terkait larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan atau merugikan, ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.
Sekretaris DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy didampingi Kasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan DKP Kaltim Joko Feriyanto mengatakan pemusnahan ikan berbahaya yang telah dilakukan sebelumnya ada 25 ekor yang terdiri 18 ekor ikan aligator (lepisosteus spp) dan 7 ekor ikan piranha (pygacentrus spp). Dimana pemusnahan ikan berbahaya dan invasif tersebut sudah sesuai Permen-KP Nomor 19 tahun 2020.
Dikatakan, pemusnahan ikan berbahaya dan invasif yang dilaksanakan pada bulan maret lalu, dengan cara di kubur sesuai prosedur pemusnahan ikan invasif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang sebelumnya dilakulan pembiusan terlebih dahulu.
Setelah itu ikan pingsan lalu dikubur, agar tidak menderita pada saat ikan mati. Hal ini dilakukan guna mencegah kerusakan keanekaragaman hayati ikan dan lingkungan serta melestarikan sumber daya ikan asli di Kaltim.
"Jika ikan berbahaya dan invasif terlepas dan berkembang biak di perairan kita, bisa dipastikan sumber daya ikan asli di Kaltim akan punah, karena ikan jenis aligator maupun piranha jenis ikan buas yang memangsa ikan kecil," kata Irhan di sela acara Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kaltim di Hotel Midtown Ballroom Samarinda, Kamis (3/6/2021).
Selain ikan berbahaya dan invasif, Joko Feriyanto menambahkan DKP Kaltim juga memusnahkan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan berupa pukat hela mini trawl, sebanyak 4 unit, yang merupakan hasil operasi pengawasan sumber daya perikanan pada tahun 2020.
"Sebelum dilakukan penyitaan, terlebih dahulu kita berikan penyuluhan dan teguran sesuai aturan yang berlaku, namun setelah teguran 1, 2 dan 3 tidak diindahkan, maka dilakukan penindakan dan penyitaan alat tangkap tersebut," ujarnya.
Pemusnahan alat tangkap nelayan tersebut lanjut Joko satu unit di antaranya dibakar serta lainnya diberikan kepada lembaga lain seperti sekolah perikanan untuk digunakan sebagai alat peraga, termasuk LMS lingkungan juga minta agar pukat hela mini trawl bisa dialihfungsikan menjadi penjaring sampah di Sungai Karang Mumus Samarinda.
"Kita harapkan kepada para nelayan di Kaltim dapat menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Termasuk masyarakat atau komunitas untuk tidak melanggar Permen KP No 19 tahun 2020, dengan tidak memelihara ikan buas atau predator, karena kalau terlepas dipastikan bisa membahayakan dan memusnahkan sumber daya ikan asli di Kaltim," tandas Joko Feriyanto.
Kegiatan pemusnahan ikan berbahaya dan invasif serta pukat hela mini trawl dipimpin langsung Kadis DKP Kaltim Riza Indra Riadi dan dihadiri Polisi Air Kukar dan Kubar, Kodim 0906 Kukar, Kodim 0912 Kubar, Dinas Perikanan Kukar dan Kubar, Camat dan Petinggi Desa di Kubar dan Kukar.(mar/sul/humasprovkatim)
30 Agustus 2019 Jam 10:12:43
Kelautan dan Perikanan
28 November 2017 Jam 08:53:24
Kelautan dan Perikanan
07 Maret 2013 Jam 00:00:00
Kelautan dan Perikanan
22 November 2016 Jam 00:00:00
Kelautan dan Perikanan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
16 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
21 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial
15 Desember 2020 Jam 08:48:31
Kegiatan Pemerintah
23 November 2017 Jam 08:27:58
Pemerintahan
07 Februari 2020 Jam 21:37:37
Aspirasi Masyarakat