SAMARINDA - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim sangat mendukung terwujudnya keadilan dan keberlanjutan pengelolaan perikanan, termasuk praktik penangkapan ikan yang merusak dan berlebihan yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal, kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati laut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan program DKP selain peningkatan budidaya perikanan juga terus melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah tangkapan ikan di laut, seperti pengawasan konservasi laut dan pengawasan habitat ikan-ikan yang ada di laut.
Selain itu, DKP juga melakukan konservasi untuk menjaga habitat ikan seperti menjaga terumbu karang, padang lamun, menjaga eko sistem hutan mangrove serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kehidupan biota laut itu sendiri. "Jadi bagaimana kita menjaga dan memelihara biota laut, sehingga ikan-ikan tetap mendapat suplai makanan yang terjamin, tapi kalau itu rusak, otomatis ikan-ikan akan pergi ke tempat lain," kata Riza Indra Riadi.
Riza menambahkan seiring peningkatan pengawasan yang dilakukan bersama TNI AngkatanLaut, tingkat illegal fishing semakin berkurang dan tentu akan berdampak semakin meningkatnya hasil tangkap para nelayan. "Apalagi sekarang ini, banyak nelayan yang berubah profesi menjadi pengantar bagi pemancing mania. Dengan begitu kesejahteraan nelayan juga meningkat, dan tidak ada lagi yang dapat merusak habitat ikan di laut," ujarnya.
Bahkan ada yang unik lanjut Riza, para pengumpul ikan di Kabupaten Berau mereka tidak mau menerima hasil tangkapan dari illegal fishing seperti pengeboman ikan. Para pengumpul ikan hanya menerima dari hasil pancing, sehingga dengan begitu juga dapat menjaga kelestarian lingkungan laut.
"Bukan hanya di laut, tetapi di sungai dan danau juga terus dilakukan pengawasan yang dilakukan DKP kabupaten dan kota. Diantaranya larangan menangkap ikan pakai strum, racun dan sebagainya. Itu sudah menjadi kewenangan DKP kabupaten," kata Riza Indra Riadi.(mar/sul/humasprovkaltim)
26 September 2019 Jam 20:02:48
Kelautan dan Perikanan
03 Januari 2017 Jam 00:00:00
Kelautan dan Perikanan
05 Juni 2021 Jam 22:13:30
Kelautan dan Perikanan
20 Desember 2019 Jam 21:33:28
Kelautan dan Perikanan
29 September 2017 Jam 09:07:10
Kelautan dan Perikanan
10 November 2015 Jam 00:00:00
Kelautan dan Perikanan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 Oktober 2020 Jam 00:24:42
Sosial
05 Mei 2020 Jam 10:44:07
Penanggulangan Bencana
13 November 2018 Jam 19:38:52
Pekerjaan Umum
26 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juli 2015 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia