SAMARINDA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi sumber daya manusia (SDM) perenana.
Menurut Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, peningkatan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. "Peningkatan kualitas SDM dapat diukur melalui tiga indeks," sebutnya di Samarinda, Selasa (8/5).
Tiga indeks itu terdiri indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI), indeks pembangunan gender (IPG) atau gender related development index (GDI) serta indeks pemberdayaan gender (IDG) atau gender empowement measurement (GEM).
Dijelaskannya, isu sosial dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan program dimana pembangunan itu kurang memperhatikan masyarakat sebagai target pembangunan terutama dalam mengakses, peran serta dan memanfaatkan hasil pembangunan.
Karenanya, isu gender menjadi program prioritas melalui Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi dan akses perempuan dalam politik. Diakuinya, selama ini pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Karena itu lanjutnya, perlu dilakukan analisis gender yang hasilnya menjadi bahan acuan bagi OPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas masalah.
Hal ini penting sehingga perencanaan penganggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat serta dampak positif bagi laki-laki dan perempuan atau anak perempuan maupun anak laki-laki yang memiliki kebutuhan berbeda. “Diperlukan dukungan juga kemauan politik terkait penuntasan permasalahan semua data dan informasi serta analisis gender sebagai dasar policy response dan advokasi,” ungkapnya.
Sementara itu Kabid Kesetaraan Gender dan Politik KPPPA Rina Nursanti, mengatakan PUG merupakan strategi mengatasi kesenjangan penerima manfaat sumber daya pembangunan antara individu dan kelompok pada semua sektor pembangunan. “Kegiatan ini untuk mendorong tersusunnya Rencana Kerja Anggaran OPD yang responsif gender melalui analisis gender dan gender budget statement,” ujar Rina Nursanti.
Kegiatan selama dua hari (8-9 Mei) diikuti 25 peserta terdiri dari OPD teknis lingkup provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kaltim. (yans/sul/humasprov)
03 Agustus 2018 Jam 19:59:09
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 April 2022 Jam 21:09:10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 April 2019 Jam 14:30:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29 Juni 2018 Jam 19:32:28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 April 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
30 Januari 2022 Jam 23:22:53
Kegiatan Silaturahmi
12 Agustus 2019 Jam 23:29:40
Program Pemerintah
17 Oktober 2018 Jam 18:27:39
Kegiatan Pemerintah
23 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Juni 2021 Jam 10:13:08
Kunjungan Kerja