DKP3A Gelar Pelatihan Penganggaran Responsif Gender

11 Mei 2018 Jam 19:37:08 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 868 kali

SAMARINDA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi sumber daya manusia (SDM) perenana.

Menurut Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, peningkatan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. "Peningkatan kualitas SDM dapat diukur melalui tiga indeks," sebutnya di Samarinda, Selasa (8/5).

Tiga indeks itu terdiri indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI), indeks pembangunan gender (IPG) atau gender related development index (GDI) serta indeks pemberdayaan gender (IDG) atau gender empowement measurement (GEM).

Dijelaskannya, isu sosial dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan program dimana pembangunan itu kurang memperhatikan masyarakat sebagai target pembangunan terutama dalam mengakses, peran serta dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Karenanya, isu gender menjadi program prioritas melalui Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi dan akses perempuan dalam politik. Diakuinya, selama ini pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Karena itu lanjutnya, perlu dilakukan analisis gender yang hasilnya menjadi bahan acuan bagi OPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas masalah.

Hal ini penting sehingga perencanaan penganggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat serta dampak positif bagi laki-laki dan perempuan atau anak perempuan maupun anak laki-laki yang memiliki kebutuhan berbeda. “Diperlukan dukungan juga kemauan politik terkait penuntasan permasalahan semua data dan informasi serta analisis gender sebagai dasar policy response dan advokasi,” ungkapnya.

Sementara itu Kabid Kesetaraan Gender dan Politik KPPPA Rina Nursanti, mengatakan PUG merupakan strategi mengatasi kesenjangan penerima manfaat sumber daya pembangunan antara individu dan kelompok pada semua sektor pembangunan. “Kegiatan ini untuk mendorong tersusunnya Rencana Kerja Anggaran OPD yang responsif gender melalui analisis gender dan gender budget statement,” ujar Rina Nursanti.

Kegiatan selama dua hari (8-9 Mei) diikuti 25 peserta terdiri dari OPD teknis lingkup provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kaltim. (yans/sul/humasprov)