SAMARINDA - Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim intensif melakukan pendampingan surveillance pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait penerapan ISO 9001:2015.
Menurut Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad, penerapan ISO 9001:2015 dalam upaya peningkatan langkah strategis melalui penguatan kelembagaan. "Penerapan ISO 9001:2015 akan diberlakukan pada seluruh P2TP2A di tingkat provinsi di Indonesia," katanya, Jumat (12/10).
Disebutkannya, pada 2016 sebanyak 34 P2TP2A telah berhasil mendapatlan ISO 9001:2015 dari lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Halda mengungkapkan keberhasilan P2TP2A memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 menunjukan bahwa setidaknya persyaratan standart minimal pelayanan yang berstandar internasional telah dipenuhi.
Penerapan ISO 9001:2015 pada P2PTP2A diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja organisasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.
Terutama mendukung pilar misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam usaha pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.
Salah satu kegiatan pendampingan surveillance ISO 9001:2015, ujarnya dengan menghadirkan narasumber dari PT Mutu Agung Lestari.
“Kita perlu memastikan konsistensi penerapan sistem pelayanan yang sudah diterapkan sekaligus perbaikan (improvement) yang telah dilakukan. Sekaligus mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang telah diperoleh P2TP2A “Odah Etam” Kaltim yang telah difasilitasi pada tahun 2016,” ungkapnya.
Halda menambahkan pendampingan teknis surveillance ditujukan guna membantu P2PTP2A mempersiapkan diri menghadapi proses surveillance yang meliputi review system, internal audit dan tinjauan manajeman. (yans/sul/humasprov kaltim)
04 Oktober 2019 Jam 20:12:25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19 Juni 2020 Jam 21:27:55
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 September 2018 Jam 18:13:22
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 September 2018 Jam 18:37:43
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 April 2022 Jam 21:09:10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
05 Juli 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
05 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Desember 2019 Jam 21:30:26
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Mei 2015 Jam 00:00:00
Politik
01 Desember 2017 Jam 09:45:39
Pemerintahan