SAMARINDA - Memasuki tahun 2020, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, terus berupaya menyukseskan berbagai program prioritasnya, baik pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, program menuju satu data, termasuk membantu percepatan pelayanan dokumen kependudukan di kabupaten dan kota.
Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengatakan, melalui berbagai program prioritas, pihaknya terus berusaha target kinerja dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
Seperti perekaman maupun pencetakan KTP-el pada tahun 2019 lalu sudah mencapai 100 persen lebih. Akte kelahiran mencapai 98 persen dan semua program akan terus dilanjutkan pada tahun ini,
“Untuk menunjang percepatan perekaman maupun pencetakan KTP-el, pada tanggal 27 Januari 2020 lalu, Pemprov melalui DKP3A Kaltim sudah memberikan bantuan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el kepada kabupaten dan kota se Kaltim,” ujar Halda Arsyad.
Pemberian bantuan peralatan perekam maupun alat cetak KTP-el kepada kabupaten dan kota se Kaltim, merupakan bukti perhatian Pemprov Kaltim terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan masing-masing daerah. Harapannya para petugas bisa jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan sampai ke pelosok desa.
“Kita harapkan para petugas didaerah, bisa melakukan jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan sampai ke pelosok dan desa-desa, sehingga penduduk di Kaltim semuanya memiliki KTP-el, dan target menuju satu data bisa tercapai ,” tandasnya.
Penyelenggaraan satu data, jelasnya, dimulai dari tingkat pusat sampai kabupaten dan kota. Sehingga tercipta satu data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah di akses dan dibagi-pakaikan antara instansi pusat dan daerah.
Selain itu, percepatan pelayanan kependudukan, lanjut Halda Arsyad, yang tidak kalah penting adalah program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebab kedua bidang tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kaltim, khususnya mewujudkan kaltim sebagai provinsi layak anak.
“Kita harapkan, tahun 2020 ini, kabupaten dan kota di Kaltim sudah masuk sebagai kota atau kabupaten layak anak. Juga program perlindungan anak terhadap kekerasan, persamaan gender, dan program-program harus disinergikan dengan program-program DKP didaerah,” harap Halda Arsyad. (mar/her/yans/humasprov kaltim)
23 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24 September 2019 Jam 22:14:17
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 Juli 2018 Jam 20:10:10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 November 2019 Jam 07:17:18
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20 Desember 2019 Jam 21:30:26
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 11:15:03
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
07 Desember 2023 Jam 20:44:10
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
14 Maret 2022 Jam 16:01:45
Ibu Kota Negara
03 Juni 2018 Jam 19:10:05
Perhubungan
08 Agustus 2022 Jam 17:44:59
Wakil Gubernur Kaltim
14 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa