DKP3A Usulkan Pendirian Kampung Lansia di Kaltim

04 November 2018 Jam 18:07:46 Humas Prov. Kaltim Kependudukan dan Catatan Sipil 1247 kali

SAMARINDA - Komite III DPD-RI yang dipimpin KH Muslihuddin Abdurrasyid melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim dalam rangka menyerap aspirasi terkait rencana revisi terhadap Undang-undang No 13 tahun 1998 Tentang Lanjut Usia (Lansia). Berkenaan dengan itu, Dinas Kepedudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perilindungan Anak (DKP3A) Provinsi Katim mengusulkan agar di Kaltim juga bisa didirikan Kampung Lansia.

Usulan pendirian Kampung Lansia yang disampaikan Kadis KP3A Hj Halda Arsyad tentu bukan sekedar usulan, karena pengalaman saat berkunjung ke Kota Surabaya melihat langsung adanya kampung lansia, maka dari tidak ada salahnya diusulkan pendirian kampung Lansia di Provinsi Kaltim.

"Kunjungan kerja KH Muslihuddin Abdurassyid ke Kaltim sangat tepat apalagi menjaring aspirasi terkait rencana revisi Undang-undang No.13 tahun 1998 Tentang Lansia, sekalian kita sampaikan ide-ide baru salah satunya pendirian kampung lansia di Kaltim, kita harapkan aspirasi tersebut bisa diusulkan pak KH Muslihuddin Abdurrasyid saat pembahasan revisi UU tentang Lansia di Pusat," kata Halda Arsyad,

Untuk program Lansia, lanjut Halda sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Kaltim, bahkan saat ini Komisi Daerah (Komda) tentang Lansia juga sudah ada, hanya saja belum bersinergi dengan lintas sektor, makanya saat rapat diusulkan Biro Sosial bisa menjembatani dan merangkul semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi tentang Lasia. "Kita harus gaungkan sehingga setiap kelurahan maupun kecamatan di setiap kabupaten dan kota untuk membentuk kelompok Lansia , sehingga daerah bisa berperan untuk membantu penanganan terhadap Lansia, seperti yang dilakukan Walikota Surabaya," kata Halda Arsyad.

Sementara KH Muslihuddin Abdurrasyid mengatakan semua aspirasi dan masukan akan ditampung dan akan disampaikan saat pembahasavisi UU No 13 Tahun 1998 tentang Lansia, dan diharapkan daerah atau provinsi lain juga menyampaikan hal yang sama yaitu memberikan masukan-masukan dalam upaya penanganan lansia secara. (mar/ri/humasprov kaltim).