SAMARINDA - Untuk penyediaan data dan informasi melalui sistem yang terintegrasi antar daerah dan nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi, Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKPPPA) Provinsi Kaltim telah melaksanakan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Kepala DKPPPA Provinsi Kaltim Ir Hj Halda Arsyad mengatakan selama ini, data kekerasan dari kabupaten dan kota sulit diperoleh dan penyampaian data kadang terlambat. Oleh karena itu melalui aplikasi Simfoni PPA, semua data bisa cepat diakses. "Untuk menggunakan aplikasi tersebut, sebelumnya kita telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) sebagai upaya untuk memeningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola data maupun petugas data di kabupaten dan kota, bila terjadi kekerasan baik kekerasan perempuan maupun anak," kata Halda Arsyad.
Menurut Halda Bimtek Simfoni PPA yang telah dilakukan tersebut tentu diharapkan para petugas dapat meningkatkan komitmennya dalam melakukan pengelolaan data kekerasan sesuai tata laksana dan mekanisme yang benar, kemudian mensosialisasikan hasil pengembangan sistem aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan Simfoni PPA, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. "Selain itu, kita juga dapat mengevaluasi kinerja petugas (admin dan operator) pengelola data kekerasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan koordinasi pengelolaan data kekerasan antarjejaring di unit pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak," tandas Halda.
Dengan adanya aplikasi Simfoni PPA, lanjut Halda para petugas pengelola data pada masing-masing dinas instansi di kabupaten/kota bisa lebih cepat dalam pengelolaan data khususnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi data tunggal yang lebih objektif, representatif dan relevan. Untuk mengungkap data riil itu dibutuhkan metodologi khusus supaya secara nasional informasi yang ada siap disajikan kapan dan di mana saja. "Oleh karena itu, kita harapkan para petugas data bisa aktif melakukan pencatatan dan pelaporan data kekerasan melalui Simfoni PPA," kata Halda. (mar/sul/humasprov)
10 Mei 2018 Jam 21:29:52
Kependudukan dan Catatan Sipil
04 November 2018 Jam 18:07:46
Kependudukan dan Catatan Sipil
21 November 2018 Jam 01:14:36
Kependudukan dan Catatan Sipil
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
08 November 2018 Jam 18:43:01
Kependudukan dan Catatan Sipil
28 Oktober 2018 Jam 18:19:20
Kependudukan dan Catatan Sipil
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 Mei 2023 Jam 09:53:48
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:51:53
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:49:26
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 Oktober 2018 Jam 20:24:43
Kegiatan Pemerintah
08 Februari 2021 Jam 17:32:25
Pengumuman
15 Maret 2019 Jam 16:32:23
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 Juli 2017 Jam 08:50:18
Kelautan dan Perikanan