DPD RI Siap Dukung Otsus Kaltim
SAMARINDA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia siap mendukung dan menyuarakan perjuangan masyarakat Kaltim menuntut otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat.
“Kalau ini untuk keadilan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat tentu kami sangat mendukung dan siap memperjuangkan," kata Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, usai melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (6/2).
Ditambahkan, berbicara kondisi infrastruktur di Kaltim memang belum memadai. Hal tersebut menunjukan fakta Kaltim dengan sumber daya alam melimpah, namun infrastrukturnya masih dalam kondisi sangat menyedihkan. Itu sebabnya, pembentukan otsus bisa diperjuangkan sejauh memang untuk kepentingan rakyat.
“Sah-sah saja sejauh rakyat memintanya. Tuntutan ini harus kami dukung dan siap memperjuangkan demi keadilan perimbangan keuangan dari pusat," kata Fahira.
Sementara itu H Muslihuddin anggota DPD RI asal pemilihan Kaltim, sangat mendukung aspirasi masyarakat Kaltim untuk mendapatkan otsus. Walaupun demikian Pemprov Kaltim harus melakukan kajian, serta dapat memberikan penjelasan rasional sesuai apa yang diinginkan masyarakat Kaltim.
Dia menambahkan, harus ada kesungguhan dan keseriusan. Karena itu, unsur daerah ini harus kompak satu suara dan satu tujuan menuntut pembentukan otsus. Perjuangan otsus harus murni aspirasi masyarakat dan tetap dalam bingkai NKRI.
"Pemerintah daerah harus melakukan pengkajian yang mendalam melibatkan stakeholders terkait, bahwa Kaltim memang membutuhkan kekhususan untuk pengelolaan pembangunan. Melalui kajian yang dilakukan diharapkan pemerintah pusat dapat melihat, apa yang diinginkan masyarakat Kaltim," kata Muslihuddin.
Menurut Muslihuddin, Kaltim sangat wajar meminta Otsus. Karena Kaltim merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara. Namun sebaliknya, alokasi anggaran kembali ke daerah sangat kecil, sehingga jangkauan pembanguan Kaltim tidak maksimal dan tidak merata.
"Kontribusi Kaltim sangat besar terhadap negara, tetapi yang kembali sangat sedikit. Kami di pusat tentu sangat mendukung dan siap menyuarakan aspirasi otsus masyarakat Kaltim," tegas Muslihuddin.
Sementara itu, Hamid Abdullah, anggota DPD RI asal pemilihan Kalimantan Selatan, sangat mendukung Kaltim mendapatkan otsus. Menurutnya, Kaltim sekarang ini masih dianaktirikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam perimbangan keuangan, dimana otsus daerah lain cukup besar. Karena itu permintaan 40 persen dana bagi hasil kepada pemeritnah pusat dinilai sangat relevan.
"Kami sangat mendukung aspirasi masyarakat Kaltim untuk mendapatkan otsus. Kami tunggu di pusat dan siap menyuarakannya agar kaltim mendapat keadilan dalam perimbangan keuangan dari pusat," kata Hamid. (mar/sul/es/hmsprov).
15 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
20 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
13 Juni 2020 Jam 21:12:21
Pembangunan
02 November 2017 Jam 12:58:21
Perencanaan Pembangunan
21 September 2018 Jam 18:35:22
Pemerintahan
21 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan