DPD RI Dukung Percepatan Pengesahan UU IKN

18 Januari 2022 Jam 21:27:46 Cinthia Administrasi Pembangunan 724 kali

Abah Nanang, Anggota DPR RI, IKN

BALIKPAPAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Kaltim Nanang Sulaiman atau yang lebih akrab disapa Abang Nanang sangat mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU.

“Kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN ke Provinsi Kaltim untuk melihat langsung lokasi pembangunan IKN serta menyerap aspirasi merupakan langkah cepat dan tepat,” kata Abah Nanang, saat transit di VVIP Lounge Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan sebelum berangkat menuju ke Kabupaten Berau, Jumat (14/1/2022).

Dengan pengesahan RUU IKN menjadi UU, lanjut Abah Nanang, IKN memiliki payung hukum, sehingga pembangunannya juga bisa dilakukan. Tanpa ada regulasi tentu pembangunannya tidak bisa dilaksanakan termasuk untuk penganggarannya.

“Oleh karena itu, kita sangat mendukung Pansus IKN untuk melakukan percepatan pengesahan UU IKN, karena dengan adanya payung hukum atau regulasinya, proses pembangunan infrastruktur sudah bisa dilaksanakan termasuk penganggarannya,” kata Abah Nanang.

Hal senada juga disampaikan senator dari Kaltim lainnya, Zainal Arifin. Dia sangat mengapresiasi Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kaltim untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus meninjau langsung 6 titik lokasi pembangunan dan infrastruktur pendukung IKN.

“Kunker Pansus RUU IKN ke Kaltim, merupakan langkah maju. Oleh karena itu, kita sangat mendukung untuk segera ditetapkannya RUU menjadi UU IKN. Karena kalau undang-undangnya sudah diketok, otomatis IKN sudah sah, karena sudah ada payung hukumnya, tinggal proses pembangunannya dan sarana pendukung lainnya,” kata Zainal Arifin.

Dalam pelaksanaan pembangunan IKN, Zainal Arifin mengharapkan kepada pemerintah pusat maupun daerah kiranya dapat mengakomodasi warga lokal untuk turut serta dalam proses pembangunan IKN.

“Intinya kita sangat mendukung percepatan pengesahan UU IKN, sehingga proses pembagunannya juga bisa secepat dilakukan dengan melibatkan warga lokal. Jangan sampai warga lokal menjadi penonton, dan keberadaan IKN diharapkan berdampak terhadap pembangunan daerah-daerah sekitar IKN khususnya dan Kaltim pada umumnya,” pesan Zainal Arifin.(mar/sul/adpimprov kaltim)