SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim sebagai instansi yang bertanggung jawab melakukan pembinaan desa siap mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dalam sebulan ke depan melakukan sensus potensi desa (podes) di seluruh wilayah Kaltim. Untuk merekam basis data kewilayahan hingga tingkat desa, maka diperlukan dukungan DPMPD Kaltim untuk membantu. “Prinsipnya kita siap mendukung program nasional sebelum sensus penduduk tersebut,” kata Kepala DPMPD Kaltim, M Jauhar Efendi, Jumat (4/5).
Jika dibutuhkan, DPMPD siap menugaskan staf yang membidangi pembinaan desa untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan sensus. Termasuk menginformasikan ke DPMPD kabupaten agar ikut mendukung dengan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan sensus di daerah masing-masing Menurut Jauhar, pelaksanaan sensus potensi desa tersebut penting disukseskan. Sebab hasilnya bisa menjadi bahan setiap desa dalam merencanakan pembangunan di wilayah masing-masing dengan pendekatan berbasis potensi. “Ini sejalan dengan mimpi kita mengubah paradigma pembangunan desa dari tadinya menggunakan pendekatan masalah menjadi menggunakan pendekatan berbasis potensi desa,” jelasnya.
Adapun potensi desa yang akan diukur mulai dari potensi infrastruktur meliputi sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, sarana dan prasanan perekonomian, tempat hiburan masyarakat, dan aset desa. Kemudian potensi ekonomi dan aksesibilitas, potensi sosial dan budaya, kondisi lingkungan dan keamanan meliputi pasar, kelompok pertokoan, rumah makan, hotel, industri kecil dan rumah tangga, produk unggulan desa, gotong royong, adat istiadat hingga bahasa daerah.
Terakhir potensi desa yang akan diukur terkait penyelenggaraan desa mulai dari pendidikan kepala desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa tiga tahun terakhir, pendapatan desa. Sumber datanya diperoleh dari aparat desa, tokoh masyarakat, bidan desa, penulusuran dokumen desa.
Karena itu, perlu pendampingan instansi terkait di daerah. Terlebih yang akan disensus sebanyak 841 desa yang tersebar di 7 kabupaten se-Kaltim. Secara nasional sensus dilaksanakan di 80 ribu desa dan kelurahan, 70 ribu kecamatan dari 500 kabupaten. (jay/sul/humasprov)
21 April 2019 Jam 08:28:35
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08 April 2019 Jam 17:47:26
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27 Oktober 2021 Jam 20:39:43
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
19 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Mei 2020 Jam 22:26:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
05 Agustus 2023 Jam 11:05:12
Gubernur Kaltim
22 April 2019 Jam 08:53:40
Kehutanan
27 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan