SAMARINDA - Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat desa di Kaltim diharapkan dapat menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa menggunakan pola Padat Karya Tunai (PKT).
Kepala DPMPD Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan melalui program PKT masyarakat akan terlibat langsung dalam pembangunan desa. Dengan demikian, suksesnya pembangunan desa tergantung dari masyarakat yang bekerja. "Inilah yang diharapkan pemerintahan Presiden Jokowi agar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat betul-betul terwujud," kata Jauhar Efendi di Samarinda, Senin (23/7).
Karena itu, sesuai monitoring DPMPD baru-baru ini banyak masyarakat desa merasa senang dengan program tersebut. Kedepan diharapkan program serupa terus dilaksanakan sehingga daerah, terutama pinggiran dan desa semakin maju dan masyarakat sejahtera. Misal, pembangunan irigasi pertanian dan jalan produksi masyarakat desa. "Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik. Maka penyerapan anggaran desa semakin bagus," jelasnya.
Hal ini pun yang telah dilaksanakan masyarakat di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan masyarakat melalui Pola PKT. Masyarakat mampu membangun semenisasi halaman rumah pintar dengan menggunakan dana desa. (jay/sul/humasprovkaltim)
24 Maret 2022 Jam 21:51:43
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Juli 2018 Jam 19:46:59
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Juni 2020 Jam 19:34:17
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Januari 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
24 April 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
03 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Agustus 2018 Jam 08:58:43
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25 Mei 2021 Jam 23:34:52
Perencanaan Pembangunan