TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dengan melibatkan Kordinator Pendamping Provinsi (KPP) Kaltim beserta Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Kukar, DPMPD mengunjungi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bertemu Asisten I Sekkab Kukar untuk mengetahui masalah yang menyebabkan keterlambatan penyaluran DD di Kukar.
“Intinya melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan DD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebab dari tujuh kabupaten baru Kukar yang belum melakukan penyaluran,” kata Kepala DPMPD Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Rabu (9/5).
Menurut Jauhar, Asisten I Sekkab Kukar Chairil Anwar sudah memberi perhatian terhadap lambatnya penyaluran DD. Pemkab Kukar bahkan berkomitmen akan melakukan percepatan. Hambatan yang menyebabkan keterlambatan penyaluran DD dari RKUD ke RKD dimaksud sudah dipahami. Karena itu, pemkab sudah menugaskan DPMD Kukar segera menyelesaikan hambatan tersebut. “Intinya Cuma dihambatan itu. Kalau bisa diselesaikan akan segera cair. Apalagi informasinya ada beberapa desa yang sudah melengkapi persyaratan penyaluran,” jelasnya.
Ke depan diharap permasalahan serupa tidak terjadi lagi baik di Kukar maupun kabupaten lain di Kaltim. Regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran DD disebut tidak terlalu berat, sehingga daerah diharap tidak membuat peraturan yang sifatnya mengada-ada sehingga menjadi penghambat. Karena, progres pencairan DD menjadi tolok ukur kerja kabupatan dan pada akhirnya menjadi tolok ukur kerja Pemprov. Karena harus dipastikan penyaluran lancar.(jay/sul/humasprov)
03 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Februari 2018 Jam 19:48:49
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 April 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08 Oktober 2018 Jam 17:36:01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
01 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 November 2021 Jam 13:42:23
Perencanaan Pembangunan
10 September 2020 Jam 10:24:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Desember 2013 Jam 00:00:00
Sosial
12 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan