DPR Siap Bantu Kaltim

05 Agustus 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1130 kali

Kunker Komisi V DPR RI ke Kaltim

SAMARINDA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) siap memberi dukungan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menyukseskan program pembangunan yang direncanakan hingga 2018.

Program yang direncanakan Pemprov Kaltim cukup banyak, sehingga perlu dukungan Pemerintah Pusat, termasuk jajaran Komisi V DPR-RI. Misalnya, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda 99,02 kilometer, sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB), Jembatan Pulau Balang, Jembatan Mahkota II, Jembatan Kembar Samarinda hingga pembangunan jalan Trans Kalimantan hingga ke kawasan perbatasan.

“Setelah melihat langsung kondisi infrastruktur Kaltim, kami bertekad untuk mendukung Kaltim agar mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga program pembangunan dapat terwujud sesuai target yang diharapkan,” kata Pimpinan Rombongan Komisi V DPR RI Lasarus, usai melakukan Kunjungan Kerja di Kaltim, Senin malam (3/8).

Menurut dia, Pemprov Kaltim membutuhkan bantuan biaya dari APBN. Karena, selain alokasi biaya pembangunan cukup besar dan teknologi yang digunakan untuk pembangunan tersebut menggunakan peralatan canggih.

Misalnya, pembangunan jembatan Mahkota II, pembangunan tersebut menggunakan pylon atau tali, sehingga perlu kecermatan dan biaya besar, karena jembatan serupa tidak banyak dibangun di Indonesia. Bahkan, jembatan yang sama baru selesai tahun ini di Sulawesi Utara, yakni Jembatan Soekarno.

“Karena itu, kami bertekad membantu Kaltim menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang kini dalam proses pengerjaan. Contohnya pembangunan jembatan Mahkota II. Wajar jika APBN mendukung pembangunan infrastruktur di Kaltim,” jelasnya.

Setelah dari Kaltim, Lasarus berjanji berjuang bersama anggota Komisi V DPR RI di Parlemen. Apalagi yang dibangun Kaltim adalah untuk kepentingan umum. Karena itu, dukungan APBN wajib diberikan kepada daerah ini.

Meski Kaltim memiliki APBD cukup besar dibanding provinsi lain di Kalimantan, tetapi Kaltim juga banyak memberikan kontribusi kepada NKRI. Karena itu, apa yang telah diberikan Kaltim menjadi perhatian Komisi V untuk berjuang bersama ke Pemerintah Pusat.

“Dengan dukungan dari parlemen, kami berharap Pemerintah Pusat mampu mempercepat pembangunan Kaltim. Sangat ironis rasanya, apabila Kaltim tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat. Saya secara pribadi prihatin, karena Pontianak yang juga bagian dari Kalimantan sudah memiliki dua jembatan yang panjangnya sama dengan dibangun Kaltim membentang Sungai Kapuas. Kami yakin dengan selesainya insfrastruktur di Kaltim, khususnya Jembatan Mahkota II dapat meminimalisir kemacetan di Ibukota Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani mengatakan sangat bersyukur atas kunjungan Komisi V DPR RI, diharapkan dari kunjungan tersebut dapat mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur Kaltim.

“Kami berharap anggota Komisi V menyampaikan aspirasi yang diinginkan masyarakat Kaltim. Sehingga dapat mengakomodir percepatan pembangunan di daerah ini,” jelasnya.

Menurut dia, kebijakan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan pengembangan wilayah pembangunan strategis di masing-masing daerah, mulai dari wilayah selatan hingga utara Kaltim.

Meski demikian, Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur di daerah, mulai dengan dukungan biaya swasta dan pemerintah. Karena dengan investasi yang tersedia saat ini dapat mempengaruhi percepatan pembangunan ekonomi Kaltim.

“Karena itu, dengan adanya percepatan pembangunan tersebut, Pemprov Kaltim ke depan berupaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan cara pengembangan sumber daya yang dapat diperbarui, yakni melalui pengembangan sektor pertanian dalam arti luas,” jelasnya.

Pembangunan pertanian dalam arti luas, yakni meningkatkan ekonomi masyarakat serta berwawasan lingkungan. Contohnya, perkebunan kelapa sawit. Karena itu, dukungan pembangunan infrastruktur dianggap perlu, sehingga proses mobilisasi pengembangan tersebut dapat saling menunjang.

“Konsep tersebut telah dilakukan Pemprov Kaltim yang dimulai dari pembangunan kawasan industri Kariangau Balikpapan dan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur,” jelasnya.(jay/sul/es/hmsprov).

////Foto : Asisten Ekonomi Pembangunan Setprov Kaltim M Sabani menyerahkan plakat Pemprov Kaltim kepada pimpinan rombongan Komisi V DPR RI, Lasarus. DPR menyatakan siap membantu berbagai program pembangunan Kaltim (jaya/humasprov)