DPRD Bontang Konsultasi Tentang TTP PNS dan Non PNS
SAMARINDA - Meningkatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS dan Non PNS, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang dari komisi I dan II melakukan konsultasi ke Pemprov Kaltim. Rombongan diterima langsung Kepala Itwil Kaltim, Sya"aduddin bersama Biro Organisasi, Keuangan dan Hukum di Ruang Daya Taka , Rabu (14/5).
Sya'aduddin menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemprov wajib memberikan konsultasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten dan kota
"Kalau terjadi ketidaklancaran adminitrasi di kabupaten dan kota, tentunya juga akan menganggu tugas-tugas kami," jelasnya.
Sedangkan pemberian TPP di lingkup Pemrpov Kaltim, tentunya harus dibayar dengan peningkatan kualitas kinerja pegawai serta lebih bersemangat membangun diri dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara
Sementara itu anggota DPRD Bontang Noor Salam mengatakan, tujuan konsultasi ke Pemprov Kaltim untuk studi banding tentang pemberian tunjangan bagi kesejahteraan pegawai. Karena di Bontang belum ada Peraturan Walikota sedangkan di Pemprov sudah ada Peraturan Gubernur.
"Kita ingin mengadopsi Peraturan Gubernur terkait kesejahteraan pegawai, yang nantinya kami terapkan di Kota Bontang, sebagai hasil konsultasi ke Pemprov Kaltim," ujarnya.(sar/es/hmsprov).
27 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
31 Januari 2017 Jam 00:00:00
Prestasi
14 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
13 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Oktober 2019 Jam 12:24:45
Kegiatan Silaturahmi
17 Desember 2019 Jam 14:16:54
Ekonomi dan Pendapatan Daerah