DPTP Dukung Revolusi Pangan Alternatif

04 Oktober 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pertanian dan Ketahanan Pangan 800 kali

SAMARINDA - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (DPTP) Kaltim sangat mendukung rencana Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKPP) Kaltim yang akan melaksanakan revolusi pangan alternatif di Kaltim.

Kepala DPTP Kaltim H Ibrahim menjelaskan rencana DKPP Kaltim sangat positif dalam upaya diversifikasi pangan di Kaltim yaitu bagaimana caranya agar konsumsi beras (nasi) bisa dikurangi dan diganti dengan pangan alternatif lainnya seperti singkong, pisang, umbi-umbian serta pangan alternatif lainnya.

Kaltim memiliki sumber pangan non beras yang cukup besar, namun hal itu belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya revolusi pangan alternatif diharapkan ada cara terbaik bagaimana memotivasi masyarakat untuk bisa beralih ke konsumsi non beras.

"Contohnya, yang tadinya mengkonsumsi nasi mulai sarapan pagi, makan siang dan makan makan malam, pola konsumsi seperti itu harus diubah, dengan tidak selalu makan nasi tetapi diselingi dengan makanan non beras lainnya," papar Ibrahim,Senin (3/10).

Ibrahim mengakui kecenderungan masyarakat mengkonsumsi beras semakin meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk. Revolusi pangan alternatif dengan menghadirkan pakar ahli pangan dan gizi diharapkan dapat menemukan solusi untuk mengubah pola pikir masyarakar agar tidak selalu mengkonsumsi beras (nasi), tetapi juga mengkomsumsi sumber pangan lainnya.

"Oleh karena itu, pelaksanaan revolusi pangan alternatif sangat kita dukung sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi beras, sehingga dengan begitu diharapkan kebutuhan beras bisa menurun," ujarnya.

Untuk mewujudkan konsumsi pangan non beras, lanjut Ibrahim tentu tergantung kepada masyarakat, bagaimana bisa mengubah pikir dan pola makan yang tadinya selalu beras, bisa diganti-ganti dengan pangan non beras. Dari revolusi pangan diharapkan ada alternatif kiat-kiat yang dapat menggugah pola makan masyarakat untuk dapat mengkonsumsi non beras lainnya. (mar/sul/es/humasprov)

Berita Terkait