Dukung Pelayanan Usaha di Kaltim, Semua Bank Wajib Ampar Karpet Merah

26 November 2017 Jam 15:36:11 Humas Prov. Kaltim Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1164 kali

SAMARINDA - Mendukung dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memudahkan usaha masyarakat kecil maupun pengusaha besar, pelayanan terbaik wajib diberikan semua perbankan tak terkecuali BPD Kaltimtara. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, adanya perubahan status badan hukum dan nama dari BPD Kaltimtara diharapkan diikuti dengan pelayananan terbaik terhadap masyarakat. Begitu juga pelayanan terhadap pengusaha kecil maupun besar. Terutama dalam pemberian modal usaha dengan kredit usaha sejahtera.

"Saya minta semua perbankan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pengusaha di Kaltim dalam pemberian modal usaha. Baik pengusaha kecil maupun besar diperlakukan sama. Artinya, jika pengusaha besar diberikan pelayanan dengan dihampar karpet merah. Maka pengusaha kecil atau UKM juga diberikan serupa. Sehingga tidak ada perbedaan," kata Awang Faroek Ishak saat menghadiri dan melaunching nama dan logo BPD Kaltimtara di Gor Segiri Samarinda, Minggu (26/11). Awang meminta karpet merah bukan hanya diberikan oleh BPD Kaltimtara tetapi juga semua bank. Ini menunjukkan perbankan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terutama melalui pemberian kredit modal usaha.

Apalagi, lanjut Awang, pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dengan surat izin usaha satu hari satu lembar dari kecamatan. Surat tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pemberian kredit modal usaha. Sehingga rakyat semakin berkembang perekonomiannya. "Melalui pelayanan tersebut diharapkan kesejahteraan rakyat Kaltim semakin meningkat. Bahkan saat ini, terutama BPD Kaltimtara juga telah memberikan kemudahan kredit modal usaha. Mulai kredit sawit sejahtera, kredit pangan sejahtera dan kredit ternak sejahtera," jelasnya.

Awang meminta agar kemudahan kredit tersebut dapat dinikmati seluruh rakyat Kaltim. Kredit tersebut bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perkebunan maupun peternakan saja tetapi semua rakyat. Terutama dari program plasma. Baik plasma peternakan maupun plasma perkebunan. Selain itu, Awang juga meminta agar setiap pengusaha di Kaltim baik kecil maupun besar dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya dengan memiliki NPWP di daerah ini para pengusaha bayar pajaknya ke daerah bukan di luar Kaltim. Apalagi ke depan khususnya BPD Kaltimtara berencana membuka cabang di Makassar, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar.

"Karena itu, dengan memiliki NPWP di daerah ini. Meski pengusaha ketika jalan ke luar Kaltim dapat bertransaksi di BPD Kaltimtara yang telah dibuka di sejumlah provinsi di Indonesia," jelasnya. (jay/sul/ri/humasprov)