Dukung Sukses Misi Kedua Kaltim Berdaulat, Tahun 2023 Omzet UMKM Ditargetkan Rp76 Triliun

15 Juni 2022 Jam 21:54:58 Cinthia Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 769 kali

Foto Samsul Arifin / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Provinsi Kaltim terus berupaya memadukan rencana dan program demi mendukung sukses misi kedua Kaltim Berdaulat. Yakni berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

"Tugas kami adalah membantu sukses pelaksanaan program Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama untuk misi kedua Kaltim Berdaulat," kata Kepala Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor saat membuka lima kegiatan sekaligus di Tower Grand Sudirman Balikpapan, Rabu (15/6/2022).

Lima kegiatan itu adalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan SDM Industri, Penyusunan RKA 2023, Sosialisasi Jabatan Fungsional, Sinkronisasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Sosialisasi Penyuluhan Hukum, Perjanjian/Kontrak dan Perpajakan.

Tanggung jawab dan pelaksanaan program Disperindagkop yang sangat luas itu lanjut Roby, harus dilakukan dengan koordinasi, sinkronisasi dan secara bersama-sama.

"Mudah-mudahan gayung bersambut. Sehingga irisan programnya semua tajam dan selaras antara tujuan nasional, provinsi, kabupaten dan kota," harap Roby.

Gol utama yang menjadi tanggung jawab instansi yang mengurusi perindustrian perdagangan koperasi dan UKM itu adalah ekonomi Kaltim yang tumbuh dan maju, serta merata berkeadilan untuk 10 kabupaten dan kota.

"Target pertumbuhan ekonomi kita 5%. Tahun lalu sudah tumbuh lebih dari 2%. Jadi tidak lagi minus. Tahun ini tren pertumbuhannya sangat positif," beber Roby.

Di sektor UMKM, tahun lalu saat pandemi mulai melandai kontribusi omzet UMKM lumayan signifikan mencapai Rp54 triliun. Tahun ini target omzet UMKM sebesar Rp56 triliun dan tahun 2023 target Rp76 triliun.

"Kita sangat optimis melihat omzet dan transaksi yang sudah berlangsung," tandasnya.

Dukungan lain yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim adalah terus mendorong 10 kabupaten dan kota agar memiliki pusat industri.

"Provinsi punya kewajiban minimal lima kawasan industri. Outlet selatan ada di Paser, tengah sudah ada Buluminung di PPU dan Kariangau di Balikpapan. Kemudian Samarinda dan KEK Maloy di Kutai Timur. Sedangkan di utara ada Berau dengan kawasan industri pariwisata," papar Roby lagi.

Narasumber yang dihadirkan antara lain Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng Zainal Abidin, Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pajak Edwin Widiatmoko, Hesti Sintiw Paramita (Analis Perdagangan Ahli Madya) dan Alfino Rifaldi dari Bappeda Kaltim. (sul/ky/adpimprov kaltim)