Dukungan Luar Negeri Masih Terkendala Aturan Pusat

13 November 2021 Jam 11:45:55 Humas Prov. Kaltim Lingkungan Hidup 455 kali

dok.biro adpim

LONDON - Adanya sejumlah negara untuk memberikan dukungan kepada sejumlah daerah seperti Kaltim yang telah melakukan upaya pengurangan emisi, diharapkan bisa dipahami pemerintah pusat karena tanpa regulasi yang baik tentu daerah akan mengalami kesulitan untuk membangun daerah terutama mensejahterakan rakyat.

Usai mengikuti talks show di Paviliun Indonesia pada COP 26 UNFCCC Glasgow, Jumat (12/11/2021), diakui Isran banyak negara yang ingin membantu Kaltim, namun terhalang adanya sejumlah aturan yang menjadi penghambat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Dukungan sejumlah negara seperti Norwegia sangat menggembirakan, namun terkendala dengan kebijakan pemerintah pusat. Karenanya Pemprov Kaltim terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar usaha yang dilakukan memberikan nilai plus bagi masyarakat terutama masyarakat yang sudah ikut dalam upaya pengurangan emisi,” sebut Isran.

Isran dalam beberapa pertemuan dengan delegasi peserta COP 26 UNFCCC menyatakan, Kaltim tetap dengan komitmennya untuk mengurangi emisi khususnya dari kegiatan berbasis lahan hingga 23 juta ton CO2e dari tahun 2019. Dengan pengurangan emisi sekitar 10 persen setiap tahun, diperhitungkan pada tahun 2030 kontribusi Kaltim kepada negara dalam pengurangan emisi mencapai 164 juta ton CO2e. “Pemerintah RI menargetkan 485 juta ton CO2e,” sebut Isran.

Kaltim memiliki tambahan 18 juta CO2e dikarenakan luas lahan Kaltim 12,7 juta hektare, hampir sama dengan Inggris yang tercatat 13,4 juta hektare. Sementara luas hutan Kaltim mencapai 6,5 juta hektare, namun dalam dua tahun terakhir diketahui 6.173 hektare digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak lestari, pembukaan lahan tanpa izin, pertambangan dan tambak.

Terkait transisi energi, ditegaskan Isran, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mewujudkan energi rendah emisi yang berkelanjutan dan tangguh untuk kesejahteraan rakyat.

“Termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan pada bioful seperti B-30 dan B-100. Di sisi lain perekonomian Kaltim masih bergantung pada minyak dan pertambangan,” ungkap orang nomor satu di Pemprov Kaltim ini. (sdn/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait