Kalimantan Timur
Ekspor Hasil Bumi Dalam Bentuk Turunan

Menuju Transformasi Ekonomi Manufaktur


SAMARINDA - Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, kondisi ekonomi Kaltim mengalami ketergantungan terhadap sektor perkayuan, minyak bumi, gas alam hingga batu bara yang diekspor dalam bentuk mentah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah.  
"Ke depan semua hasil bumi di Kaltim akan dieskpor dalam bentuk turunannya. Sehingga pada 2030 angka pertumbuhan ekonomi Kaltim berada pada kisaran tujuh hingga delapan persen," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Dr H Rusmadi, Rabu (3/7).
Hal itu, menurut Rusmadi yang juga menjabat Plt Sekprov Kaltim, merupakan bagian dari upaya Pemprov dalam melakukan pengembangan struktur perekonomian Kaltim di masa mendatang yang berbasis sumber daya alam (SDA) terbarukan (renewable resources). Diantaranya pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri manufaktur.
Diungkapkan, Pemprov juga mengembangkan beberapa kawasan industri yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten/kota se-Kaltim. Seperti pembangunan pembangkit listrik 2.300 MW, Bandara Sepinggan dan Bandara Samarinda Baru (BSB), serta jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
Kemudian, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan, Kawasan Industri dan Jasa di Samarinda, Kawasan Industri berbasis gas dan kondensat di Bontang dan Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan di Berau.
"Semua hal itu merupakan bagian dari skenario pencapaian transformasi ekonomi berbasis manufaktur. Skenario ini dimulai secara bertahap mulai 2013 hingga 2030," ucapnya.
Ditambahkan, sebagai langkah awal, sejumlah skenario untuk mencapai perekonomian berbasis manufaktur telah disusun dan dibahas dalam Lokakarya Penajaman Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Draft Ranwal RPJMD Kaltim 2013-2018. Selanjutnya juga akan dibahas Visi Kaltim 2030 dalam pertemuan seluruh stakeholder pembangunan pada Kaltim Summit 2013 di Balikpapan, 30 Juli 2013. (her/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation