Empat Subsektor NTP Kaltim Alami Peningkatan

02 September 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pertanian dan Ketahanan Pangan 765 kali

SAMARINDA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat adanya peningkatan terhadap empat dari lima subsektor Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli dibanding Agustus tahun ini.

Keempat subsektor yang meningkat itu masing-masing, NTP subsektor tanaman pangan atau padi dan palawija yang mengalami peningkatan 0,16 persen yakni dari angka 95,46 persen menjadi 95,62 persen.

Kemudian subsektor holtikultura meningkat 0,38 persen dari 91,46 persen menjadi 91,84 persen dan subsektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 0,10 persen yakni dari 100,76 persen menjadi 100,86 persen serta subsektor perikanan meningkat 0,63 persen yakni dari 99,90 persen menjadi 100,53 persen.

"Kalau dilihat dari subsektornya ada empat dari lima subsektor yang mengalami peningkatan dan hanya satu subsektor yang mengalami penurunan," kata Kepala BPS Kaltim M. Habibullah, Kamis (1/9). Satu subsektor yang mengalami penurunan itu yakni subsektor peternakan sebesar 1,33 persen dari 104,52 persen menjadi 103,19 persen.

Meski mengalami kenaikan pada empat subsektor, secara keseluruhan NTP Kaltim justru mengalami penurunan pada kisaran 0,02 persen yakni dari 98,16 persen menjadi 98,14 persen.

"Secara umum mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani yang turun dan indeks harga yang dibayar petani mengalami peningkatan," katanya.

Habibullah menyebutkan, indeks harga yang diterima petani menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani pada Agustus mencapai 120,42 persen atau mengalami peningkatan 0,04 persen dari capaian pada Juli yang mencapai 120,38 persen."Sedangkan, indeks harga yang dibayar petani pada Agustus adalah 122,71 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen dari harga komoditas pada Juli yang sebesar 122,64 persen. Peningkatan pada indeks dibayar petani dipengaruhi oleh peningkatan pada indeks konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM)," katanya. (rus/sul/humasprov)

Berita Terkait