BALIKPAPAN - Kaltim sudah menjalin kerja sama penangkapan ikan lintas provinsi atau andon dengan tujuh provinsi di Indonesia sejak tahun 2018. Masa berlaku kerja sama ini akan berakhir tahun ini.
Meski sudah menggalang kerja sama dengan tujuh provinsi, fakta di lapangan masih ada pelanggaran bahkan hingga berujung ke persoalan hukum.
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi saat membuka Koordinasi Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Andon di Hotel Zurich Balikpapan, Kamis (9/6/2022) mengatakan kerja sama ini sangat penting untuk dilakukan.
"Evaluasi ini sangat penting. Sebab yang saya tahu, baru sekarang bisa dilakukan evaluasi kerja sama ini," kata Riza Indra Riadi, yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim itu.
Padahal ungkap Riza, di lapangan cukup sering terjadi pelanggaran di bidang kelautan yang tidak terekspos. Baik yang dilakukan nelayan dari provinsi kerja sama (andon) maupun di luar kerja sama tersebut.
Evaluasi perlu dilakukan agar kerja sama berikutnya bisa disusun lebih baik dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Adapun tujuh provinsi kerja sama andon ini adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.
"Kita mau semua nelayan bekerja aman dan nyaman. Tidak melanggar batas dan lain-lain," tegas Riza.
Keamanan dan kenyamanan yang dirancang dalam kerja sama andon ini diyakini Riza akan sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan.
Ia pun mencontohkan dirinya yang memiliki hobi memancing.
"Ikan itu juga makhluk Tuhan. Tapi nelayannya harus kita atur. Sebab kalau tidak tenang bekerja, hasilnya pasti kurang.
Sama kalau mancing tidak izin istri, dapatnya pasti sedikit. Terpaksa harus mampir ke pasar sebelum pulang," canda Riza.
Di akhir sambutan Riza berharap agar dari evaluasi ini masing-masing daerah dapat memberi masukan satu sama lain, sehingga akan diperoleh kesepakatan baru yang lebih baik.
"Intinya untuk kesejahteraan nelayan Kaltim dan para nelayan kerja sama andon," pungkasnya. (sul/ky/adpimprov kaltim)
12 Juni 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
25 November 2017 Jam 14:08:12
Sumber Daya Manusia
14 November 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
13 Juni 2017 Jam 09:40:40
Sumber Daya Manusia
27 Juni 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
12 September 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 Mei 2022 Jam 22:17:45
Tokoh Inspirasi
28 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
05 Maret 2019 Jam 14:53:44
Rapat Koordinasi Pemerintah
05 Desember 2019 Jam 08:37:11
Kebudayaan dan Pariwisata