Fasilitasi Kebijakan Dana Desa di Kaltim, Pemerintahan Desa Harus Lebih Kreatif

20 Juli 2017 Jam 08:04:04 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1131 kali

Rusmadi memberi sambutan pada pembukaan Fasilitasi Kebijakan Dana Desa. (seno/humasprov kaltim)

Fasilitasi Kebijakan Dana Desa di Kaltim, Pemerintahan Desa Harus Lebih Kreatif

SAMARINDA - Menyukseskan penyelenggaraan dan pembangunan di wilayah perdesaan diperlukan kreatifitas pemerintah desa (pemdes) dan kepala desa (kades) dalam mengelola alokasi dana desa. Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi meminta agar setiap kades lebih kreatif dalam mengelola dana tersebut agar mampu memberi manfaat bagi masyarakatnya. Selain itu dana harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan karena penggunaan dana tersebut wajib dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan.

Kreatif yang dimaksud Rusmadi adalah mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau swasta. "Kerjasama yang patut dicontoh adalah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bersama DPMPD Kabupaten Berau dengan LSM TNC. Terkait dukungan terhadap perencanaan pembangunan desa. Yang menggunakan sistem aplikasi disebut Sigap atau aksi inspiratif warga untuk perubahan," kata Rusmadi saat membuka Fasilitasi Kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan DPMPD Kaltim bersama BPD Kaltim diikuti seluruh kades se-Kaltim di Auditorium BPD Kaltim, Rabu (19/7).

Rusmadi mengatakan perencanaan desa dinilai wajib dilaksanakan pemerintah desa. Terutama perencanaan yang berkualitas sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Baik potensi ekonomi maupun potensi sumber daya manusia (SDM). Kreatifitas pemerintah desa juga harus didukung perencanaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa yang baik. "Jadi tidak semua pembangunan yang sukses harus didukung melalui sumber APBN maupun APBD. Jadi, juga harus bisa lakukan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat termasuk LSM," jelasnya.

Selain itu, Rusmadi mengingatkan pentingnya perencanaan yang baik dalam melaksanakan alokasi dana desa. Dana desa diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan cermat dan teliti sesuai aturan perundangan-undangan. Karena, ini adalah tantangan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa dengan baik. Dana desa murni untuk kemajuan desa. Artinya dana desa diperuntukkan secara produktif atau mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau mampu membangun ekonomi masyarakat desa. "Misalnya, dana desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi maupun jalan usaha tani. Sukses pembangunan tergantung pembangunan masyarakat desa. Kita berharap aparatur desa bisa lebih amanah dan mampu mensejahterakan rakyat dan mandiri," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim HM Jauhar Efendi dan Direktur Utama BPD Kaltim Zainuddin Fanani. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait