Diharapkan Lahir Pemikiran Aksi Revolusi Mental
SAMARINDA - Harus disadari, pada era reformasi saat ini masyarakat menghendaki berbagai kemudahan dalam pelayanan. Oleh karena itu, kualitas aparatur negara juga harus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Revolusi mental menjadi satu keharusan. Gerakan ini pun harus dilaksanakan secara berkesinambungan hingga pada akhirnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbanggsa dan bernegara.
"Kita berharap Fokus Group Discussion (FGD) pembentukan gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Kaltim melahirkan pemikiran dan pemahaman mendalam terkait gerakan aksi revolusi mental yang selanjutnya dapat menggerakkan tugas dan fungsi gugus tugas GNRM di daerah," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Yudha Pranoto mewakili Gubernur Kaltim pada pembukaan rapat FGD pembentukan gugus tugas GNRM Provinsi Kaltim di Swiis-belhotel Samarinda, Senin (26/9).
Acara dihadiri Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Marwan Syaukani, tokoh perempuan dan anggota DPRD Kaltim Veridiana H Wang, Ketua Pokja Revolusi Mental Marbawi, Ketua FKUB Kaltim H Asmuni Ali, budayawan Kaltim Aji Komara Hakim, serta peserta dari organisasi masyarakat, OKP, akademisi, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan unsur pers.
Yudha mengatakan saat ini, Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum GNRM masih ditunggu, substansi dari Inpres tersebut berisikan aktualisasi perubahan melalui gerakan Indonesia melayani, gerakan Indoensia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu.
"Inpres tersebut nantinya akan menjadi modal penting kita semua untuk membentuk gugus tugas GNRM khususnya di Kaltim," ujarnya. (mar/sul/es/humasprov)
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
08 Mei 2018 Jam 23:44:27
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14 Mei 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
24 September 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
16 Desember 2014 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
16 Oktober 2019 Jam 21:41:05
Pelatihan, Kepegawaian
11 Maret 2021 Jam 13:40:02
Kegiatan Pemerintah
01 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan