Turunkan Angka Kemiskinan Kaltim
SAMARINDA – Terdapat 19 ribuan warga Kaltim dari 252.680 warga miskin (sesuai data BPS Kaltim tahun 2014) tergolong rumah tangga sangat miskin. Karenanya, Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial bersama instansi terkait fokus tangani dan bina golongan masyarakat tersebut.
“Masih terdapat rumah tangga sangat miskin yang mereka itu untuk makan sehari-hari saja sulit dan angkanya cukup tinggi mencapai 19 ribuan jiwa,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Siti Rosmalia Idrus pada Rakornis Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aula Dinsos Kaltim, Jumat (20/3).
Rumah tangga sangat miskin ini menurut Rosmalia, kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sulit belum lagi untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.
Kebanyakan rumah tangga sangat miskin itu ujarnya, terdapat di kabupaten yang masih memiliki daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Hal ini terjadi karena keterbatasan aksesibilitas atau keterisolasian wilayah sebab ketiadaan infrastruktur yang memadai.
Karenanya, Dinas Sosial Kaltim bersama instansi terkait ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan guna mengurangi rumah tangga sangat miskin juga penyandang masalah kesejahteraan sosial lain.
“Masyarakat yang dikategorikan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya warga miskin dan rumah tangga sangat miskin perlu mendapatkan perhatian besar juga kepedulian melalui pemberdayaan kelompok warga ini,” jelas Rosmalia.
Dia mengakui kendala saat ini yang dialami instansi teknis yang menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah belum adanya data akurat dari daerah baik kabupaten maupun kota, sehingga keadaan ini menjadi masalah bagi instansi.
“Data-data yang ada ini belum akurat karena terjadi banyak perubahan kebijakan dan kondisi daerah serta kependudukan. Kita ingin agar kabupaten dan kota mampu menampilkan data yang lebih objektif agar penanganan PMKS lebih optimal,” harap Rosmalia.
Dia menambahkan saat ini pemerintah telah menetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perlindungan sosial bagi pendidikan anak, kesehatan ibu hamil dan anak balita yang diberikan bantuan biaya hidup berupa bantuan tunai per bulan .
“Apabila dalam keluarag itu ada anak perlu sekolah, kesehatan bagi ibu hamil dan biaya kesejahteraan lainnya maka bervariasi sesuai penilaian instansi terkait antara Rp1,3 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. PKH ini sebagai upaya pemerintah memutus tali kemiskinan di daerah,” ungkap Rosmalia.(yans/hmsprov).
//Foto: Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Siti Rosmalia Idrus (kiri) dan Asisten Bidang Kesra Bere Ali pada Rakornis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. (masdiansyah/humasprov kaltim).
23 Februari 2015 Jam 00:00:00
Sosial
06 Januari 2021 Jam 18:29:59
Sosial
05 Februari 2014 Jam 00:00:00
Sosial
17 Maret 2014 Jam 00:00:00
Sosial
07 Januari 2019 Jam 18:29:36
Sosial
19 Januari 2015 Jam 00:00:00
Sosial
03 Juli 2022 Jam 09:45:33
Gubernur Kaltim
03 Juli 2022 Jam 09:41:32
Peternakan
03 Juli 2022 Jam 09:37:59
Ibu Kota Negara
03 Juli 2022 Jam 09:30:26
Gubernur Kaltim
01 Juli 2022 Jam 08:16:25
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
01 Juni 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
20 September 2020 Jam 20:07:14
Berita Acara
02 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 November 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
12 Agustus 2020 Jam 21:48:37
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak