Fokus Wujudkan Kemandirian PMKS
SAMARINDA–Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara optimal merupakan salah satu fokus sekaligus upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Hal tersebut diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Bere Ali saat mewakili Gubernur Kaltim pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Kaltim di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Kamis (19/3).
“PMKS di daerah cukup besar jumlahnya dan hampir terdapat di segala jenjang kehidupan masyarakat. Sebab, penyandang masalah ini sebagian besar karena miskin mental dan miskin ekonomi” kata Bere Ali.
Fokus yang dilakukan pemerintah bersama PSKS melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.
Pembinaan yang dilakukan itu menurut Bere berupa pembinaan mental guna mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan.
“Kedua hal tersebut sangat berkaitan. Bagaimana orang yang menyandang miskin mental dan ekonomi itu mau berusaha. Maka perlu dilakukan pembinaan mental agar merasa perlu hidupnya berubah, setelah itu baru diberikan modal usaha untuk mendukung usahanya,” ujarnya.
Selama ini banyak bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang miskin tetapi tidak berubah lebih baik hidupnya. Sebab, mental dan pola pikirnya belum diubah. Karenanya diperlukan pembinaan dan pelatihan bagi orang miskin agar mandiri dengan modal usahanya.
Selain itu, PSKS yang dimaksudkan pemerintah adalah institusi yang aktif menangani masalah sosial dalam masyarakat. Diantaranya, para akademisi atau perguruan tinggi, organisasi sosial maupun pekerja sosial yang profesional seperti panti sosial maupun panti asuhan,
“Sehingga penanganan terhadap masalah kemiskinan maupun PMKS itu dibutuhkan langkah-langkah yang ada pola dan konsepnya. Bahkan melibatkan seluruh elemen dan pemangku kepentingan didukung kebijakan pemerintah daerahnya,” harap Bere Ali.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Siti Rosmalia Idrus menyebutkan masalah yang dikategorikan dalam PMKS sebanyak 26 jenis namun di Kaltim fokus dilakukan tujuh masalah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak.
“Kita fokus melakukan tujuh kegiatan PMKS di Kaltim dari 26 jenis itu. Selain kemiskinan difokuskan penanganan terhadap masalah kecacatan, ketelantaran, keterasingan serta korban bencana selain juga masalah penyalahgunaan narkoba,” ujar Siti Rosmalia Idrus.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Kaltim diikuti 200 peserta terdiri dari dinas/kantor yang menjalankan fungsi kesejahteraan sosial serta Bappeda kabupaten dan kota se-Kaltim.(yans/sul/hmsprov)
///Foto: Bere Ali menyaksikan penandatanganan kinerja Kesejahteraan Sosial 2015 di Kaltim.(masdiansyah/humasprov kaltim).
21 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Juni 2017 Jam 10:30:38
Pemerintahan
20 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Oktober 2021 Jam 22:13:57
Pemerintahan
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
02 Agustus 2022 Jam 18:29:14
Informasi dan Komunikasi
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 November 2018 Jam 20:38:24
Kegiatan Silaturahmi
11 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan