Forkopimda se-Kaltim Rapat Virtual Bahas Covid-19

10 Juni 2020 Jam 15:31:52 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 1374 kali

Dok.humaskaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim bersama Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, melalui video conference di Ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (10/6/2020).

Rakor Forkopimda Kaltim kali ini mengangkat tema “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keamanan dan Ketertiban serta Kebijakan New Normal di Kalimantan Timur”. Dengan durasi kurang lebih 1 jam 30 menit, anggota Forkopimda Kaltim dan kepala daerah kabupaten/kota diberikan waktu singkat untuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Rakor ini untuk menyambung silaturahmi antaranggota forum pimpinan koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tengah kondisi pandemi Covid-19. Rasa rindu untuk bertemu langsung tentu kita tahan, hanya berjumpa lewat virtual atau video conference. Terutama untuk mengetahui perkembangan keamanan dan ketertiban di wilayah Kaltim di tengah masa pandemi dan menjelang pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota pada Desember 2020,” kata Isran Noor.

Isran Noor menyampaikan apresiasi atas usaha dan capaian dari seluruh jajaran Forkopimda Kaltim dan kabupaten/kota beserta seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, termasuk bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban yang tetap terpelihara dengan baik.

“Perkembangan Covid-19 di Kaltim belum dikatakan masuk zona merah semoga saja tidak. Lebih bagus menuju zona hijau. Apalagi di Kaltim sudah ada 8 laboratorium yang bisa melakukan tes PCR. Berau, Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sehingga uji laboratorium lebih cepat dilakukan dan hasilnya bisa diketahui. Saat ini pasien-pasien Covid-19 yang sedang dirawat dalam kondisi stabil dan sehat, tinggal menunggu waktu untuk dipulangkan jika dipastikan sudah sembuh,” jelas Isran.

Untuk bantuan sosial masyarakat (BSM), mantan Bupati Kutai Timur ini mengakui adanya keterlambatan, yakni dalam hal pendataan dan realisasi penyalurannya BSM. Itu tidak lepas dari ketelitian tim agar tidak salah dalam menyalurkan.

“Perlu kehati-hatian dalam penyalurannya agar tidak terjadi tumpang tindih data, karena Gugus Tugas sudah mendapat pendampingan baik dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait BSM ini,” sebut Isran.

Tampak hadir, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Kapolda Kaltim Irjen Polisi Muktiono, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim Sutoyo, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, serta perwakilan bupati/walikota se-Kaltim. (her/sul/humasprov kaltim).

Berita Terkait