BALIKPAPAN – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 merupakan pelaksanaan tahun kedua rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023. Karena itu, melalui penyusunan dokumen RKPD ini harus dapat merespon dan menjawab permasalahan pembangunan yang belum diselesaikan pada 2019.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kaltim 2020, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (5/3/2019). "Forum harus dapat mempertajam dokumen RKPD kita. Sehingga arah program dengan visi dan misi menuju Kaltim Berdaulat betul-betul terwujud," kata Meiliana saat membuka
Selain itu, forum merumuskan penurunan pengangguran serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apalagi, SDM yang kini dihadapkan dengan berbagai tantangan global melalui perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan cepat.
Maka diperlukan SDM yang memiliki inovasi dan beradaptasi dengan perubahan dengan memanfaatkan teknologi didukung infrastruktur memadai guna mendorong nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "SDM merupakan kunci dalam persaingan global. Bagaimana upaya kita menciptakan yang berkualitas, terampil serta berdaya saing," jelasnya.
Meiliana sepakat jika pembangunan 2020 di Kaltim lebih memprioritaskan program pengembangan pendidikan, vokasi dan kejuruan berbasis teknologi.
Sementara Kepala Bappeda Kaltim H Zairin Zain mengemukakan sasaran yang dapat dicapai agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendapatkan Dana Perimbangan. "Artinya jika program itu jelas dalam dokumen RKPD. Kita yakin bantuan pusat dapat diterima," jelasnya.
Forum dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim H Ichwansyah, Kepala Bappeda Kaltim H Zairin Zain dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Juga Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub dan sejumlah akademisi di Kaltim.
Tampak pula tokoh masyarakat Kaltim H Djafar Siddiq, Tim Penyelaras Kaltim Berdaulat serta perwakilan Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim.(jay/her/yans/fat/humasprovkaltim)
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Januari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Desember 2018 Jam 18:04:22
Pemerintahan
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
04 Maret 2019 Jam 15:06:04
Lingkungan Hidup
19 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Februari 2022 Jam 18:29:28
Informasi Bencana
26 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan