Fungsi Bendahara Sangat Penting Dalam Tata Kelola Keuangan Negara

02 September 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1148 kali

Fungsi Bendahara Sangat Penting Dalam Tata Kelola Keuangan Negara

SAMARINDA - Peran dan fungsi perbendaharaan dalam tata kelola keuangan negara merupakan bagian yang sangat penting. Terutama, menyangkut sistem adiministrasi perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan pajak.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten Administarsi Umum Setprov Kaltim Meiliana, pada sosialisasi kewajiban perpajakan bagi bendahara SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/9).

Meiliana mengatakan tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan sering terjadi permasalahan, baik dalam pemotongan, pemungutan maupun pelaporan pajak sebagai salah satu kewajiban petugas bendahara.

"Dalam pelaporan maupun saat pemotongan pajak, bendahara harus jujur sesuai koridor perundang-undangan. Bekerjalah sungguh-sungguh dengan kehati-hatian," pesan Meiliana.

Dia berharap dengan sosialisasi ini permasalahan yang dihadapi para bendahara bisa terjawab, sehingga kian menigkatkan kinerja dalam tata kelola keuangan negara.

Menurut Meiliana, sosialisasi ini sangat penting, sehingga seluruh peserta diharapkan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. "Fokus dan jangan malu-malu untuk bertanya jika ada hal yang belum dimengerti atau ragu-ragu terkait tata kelola perpajakan di lingkungan kerja masing-masing," tandasnya.

Sementera itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kanwil Direktorat Pajak Kaltim Dwi Deswantoro mengatakan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para bendahara di lingkungan SKPD Provinsi Kaltim, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim/Kaltara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda bekerjasama dan bersinergi melaksanakan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi bendahara SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

"Tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kepada peserta sosialisasi sehingga ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini, nantinya bisa diimplementasikan dalam satuan kerja masing-masing," jelasnya. (mar/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait