09 Juli 2021 Jam 12:25:44   Humas Prov. Kaltim   Rapat Koordinasi Pemerintah   476 kali

TENGGARONG - Keberadaan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BJPH) akan mewujudkan destinasi wisata halal di Benua Etam.

Apalagi jika dilakukan dengan penguatan struktur tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis.  Hal ini juga didukung dengan adanya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan destinasi wisata halal ini sangat penting dimiliki Provinsi Kaltim, sehingga mampu menarik investor dan wisatawan dari Timur Tengah.

Karena, ketika liburan ke luar negara mereka, maka para wisatawan akan lebih cenderung memilih kunjungan wisata ke negara yang memiliki jaminan halal.

"Kita harapkan, melalui aturan dan tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis Provinsi Kaltim dapat membantu pemerintah daerah mewujudkan destinasi wisata halal," sebut Hadi Mulyadi ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BJPH) serta upaya penguatan struktur tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis Provinsi Kaltim yang digelar Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (8/7/2021).

Menurut Hadi, potensi wisata Kaltim sangat besar, sehingga wajib dimanfaatkan dengan maksimal dan profesional. Terutama, bisa memberikan jaminan destinasi wisata halal untuk para turis atau wisatawan asal Timur Tengah.

Hadi memberi contoh, mengapa hingga saat ini Malaysia selalu menjadi negara yang paling sering dikunjungi wisatawan Timur Tengah? Menurutnya, itu terjadi karena Malaysia bisa memberikan jaminan adanya destinasi wisata halal tersebut.

"Makanya, apabila jaminan halal itu belum kita miliki atau terpromosikan dengan baik, maka jumlah wisatawan asal Timur Tengah akan tetap minim datang ke Kaltim," jelasnya. (jay/sul/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak