TENGGARONG - Keberadaan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BJPH) akan mewujudkan destinasi wisata halal di Benua Etam.
Apalagi jika dilakukan dengan penguatan struktur tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis. Hal ini juga didukung dengan adanya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan destinasi wisata halal ini sangat penting dimiliki Provinsi Kaltim, sehingga mampu menarik investor dan wisatawan dari Timur Tengah.
Karena, ketika liburan ke luar negara mereka, maka para wisatawan akan lebih cenderung memilih kunjungan wisata ke negara yang memiliki jaminan halal.
"Kita harapkan, melalui aturan dan tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis Provinsi Kaltim dapat membantu pemerintah daerah mewujudkan destinasi wisata halal," sebut Hadi Mulyadi ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Badan Jaminan Produk Halal (BJPH) serta upaya penguatan struktur tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis Provinsi Kaltim yang digelar Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (8/7/2021).
Menurut Hadi, potensi wisata Kaltim sangat besar, sehingga wajib dimanfaatkan dengan maksimal dan profesional. Terutama, bisa memberikan jaminan destinasi wisata halal untuk para turis atau wisatawan asal Timur Tengah.
Hadi memberi contoh, mengapa hingga saat ini Malaysia selalu menjadi negara yang paling sering dikunjungi wisatawan Timur Tengah? Menurutnya, itu terjadi karena Malaysia bisa memberikan jaminan adanya destinasi wisata halal tersebut.
"Makanya, apabila jaminan halal itu belum kita miliki atau terpromosikan dengan baik, maka jumlah wisatawan asal Timur Tengah akan tetap minim datang ke Kaltim," jelasnya. (jay/sul/humasprovkaltim)
25 November 2019 Jam 21:17:21
Rapat Koordinasi Pemerintah
05 Desember 2019 Jam 08:34:58
Rapat Koordinasi Pemerintah
27 Februari 2019 Jam 20:20:12
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 Juni 2019 Jam 17:07:06
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 September 2022 Jam 05:44:17
Rapat Koordinasi Pemerintah
01 Juli 2021 Jam 22:12:08
Rapat Koordinasi Pemerintah
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
06 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
07 November 2018 Jam 22:06:29
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 April 2018 Jam 19:43:01
Kesehatan
27 September 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
13 Mei 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah