SAMARINDA - Mendukung dan melaksanakan amanat Undang Undang (UU) 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kebijakan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi, ternyata berjalan baik dan lancar.
Terbukti, sejak gaji para tenaga guru dan administrasi yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS kini telah terealisasi di seluruh kabupaten/kota se Kaltim. Selanjutnya, dengan beralihnya pengelolaan tenaga guru SMA/SMK dan staf administrasi ke Provinsi diharapkan kualitas dan mutu pendidikan jenjang tersebut semakin baik.
“Alhamdulillah gaji para guru SMA/SMK dan staf administrasi yang ASN sudah terealisasi secara menyeluruh di kabupaten/kota. Diharapkan, dengan terealisasi gaji tersebut dapat memberikan motivasi para guru untuk terus mendidik dengan baik,” kata Kepala Dinas Pendidikan Dayang Budiati didampingi Kepala Bidang Ketenagaan Idhamsyah, Kamis (2/2).
Dayang mengatakan, selain gaji tentu sertifikasi hingga insentif guru serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) selanjutnya diharapkan dapat juga terealisasi dengan baik. Tetapi, saat ini, hal itu masih dalam proses pendataan administrasi.
Diharapkan, dengan pengalihan pengelolaan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi dapat membantu Pemerintah Pusat mewujudkan SDM berkualitas di Negara ini. “Kita berharap penyelenggaraan pendidikan semakin baik di masa akan datang. Khususnya di jenjang SMA/SMK ketika dikelola Provinsi,” jelasnya.
Untuk diketahui data jumlah guru SMA baik ASN maupun Non ASN sebanyak 3.578 orang. Kemudian guru SMK baik ASN dan Non ASN sebanyak 2.968 orang. Sedangkan data tenaga administrasi SMA ASN maupun Non ASN sebanyak 792 orang. Sedangkan staf administrasi SMK ASN dan Non ASN sebanyak 641 orang. Sementara data pengawas SMA/SMK sebanyak 112 orang. Total data guru baik ASN maupun Non ASN serta staf administrasi sebanyak 8.091 orang.
“Sesuai arahan Gubernur Awang Faroek Ishak, tentu kesejahteraan dan kualitas guru tetap akan menjadi prioritas utama dalam program Pemprov Kaltim,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)
24 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
08 Desember 2021 Jam 22:07:20
Pendidikan
07 November 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
22 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
24 November 2022 Jam 22:33:05
Pendidikan
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
01 Januari 2019 Jam 19:02:20
Agama
29 Mei 2020 Jam 14:44:56
Pemerintahan
30 Desember 2019 Jam 12:24:26
Pendidikan
18 Januari 2020 Jam 14:24:28
Kunjungan Kerja
04 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan